Kepala UPAS Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Koharudin, mengatakan seluruh aktivitas dan pemanfaatan anggaran mengacu pada dokumen perencanaan serta penganggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya juga mengikuti prosedur administrasi dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Bagi kami, pengelolaan anggaran bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Setiap anggaran harus dikelola sesuai ketentuan dan mendukung keberlangsungan pelayanan Bus Sekolah bagi para pelajar,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/10).
Ia menjelaskan, penyerapan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan layanan dan kegiatan yang benar-benar terealisasi. Sementara itu, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bergantung pada sejumlah aspek, mulai dari jumlah bus yang beroperasi, rute perjalanan, jarak tempuh, hari pelayanan, kondisi armada, hingga kebutuhan operasional pada waktu tertentu.
“Penggunaan BBM harus dilihat berdasarkan kebutuhan operasional yang nyata. Karena itu, perhitungan sederhana berdasarkan jumlah armada, konsumsi BBM, jumlah hari, dan harga BBM belum cukup untuk menyimpulkan adanya kerugian keuangan daerah. Penilaiannya harus didasarkan pada data dan dokumen yang dapat diverifikasi,” jelas Koharudin.
Terkait proses pengadaan, UPAS memastikan pembelian dan pembayaran BBM mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa serta tata kelola keuangan pemerintah. Pemenuhan bahan bakar untuk operasional Bus Sekolah juga dilakukan melalui kerja sama dengan Pertamina berdasarkan mekanisme penyediaan yang telah ditentukan.
Seluruh transaksi keuangan dilengkapi dokumen pendukung sebagai bagian dari administrasi pertanggungjawaban. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam proses pengawasan maupun pemeriksaan sehingga pengadaan dan pemanfaatan BBM dapat ditelusuri serta diuji kebenarannya.
Sementara itu, terkait tudingan penggunaan struk BBM fiktif, nota kosong, pemalsuan bukti transaksi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), hingga dugaan manipulasi surat pertanggungjawaban (SPJ), Koharudin memberikan penjelasan. Menurutnya, UPAS sampai sekarang belum memperoleh hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan adanya praktik tersebut dalam pengelolaan bahan bakar.
