JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memangkas ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD) mulai Sabtu (24/10/2026).
Kebijakan tersebut dilakukan berkaitan dengan kebutuhan energi dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik dan sektor industri.
Bahlil mengatakan, sejumlah sumur gas mengalami penurunan produksi akibat penghentian sementara operasi untuk pemeliharaan atau shutdown. Kondisi itu membuat pemerintah perlu memprioritaskan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan nasional.
“Kita tahu bahwa kita sekarang kan ada beberapa sumur-sumur gas kita yang terjadi penurunan. Karena ada terjadi shutdown pemeliharaan," kata Bahlil dalam konferensi pers KompasTV, Senin (26/10/2026).
"Nah, karena terjadi pemeliharaan, maka saya harus memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Ada dua di situ. Satu adalah urusan PLN. Yang kedua urusan industri."
Baca Juga: Bahlil Lapor Prabowo Stok BBM Nasional Aman: Cadangan Pertalite 16-18 Hari
Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik dan industri menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengatur alokasi gas. Ketersediaan gas diperlukan untuk mendukung operasional pembangkit listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi bagi kegiatan industri.
Ekspor Gas Dipangkas dari Natuna dan SumateraKepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan, pengurangan tersebut terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera.
“Mulai besok (Sabtu 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko dikutip dari Antara pada Senin (26/10).
Pasokan yang sebelumnya dialirkan ke Singapura dialihkan untuk kebutuhan domestik, termasuk pembangkit listrik di Batam dan wilayah Sumatera.
Pengalihan ditujukan untuk menjaga keandalan pasokan gas bagi kelistrikan dalam negeri.
Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah meninjau kembali pemanfaatan gas bumi agar kebutuhan nasional dapat dipenuhi di tengah permintaan energi yang terus berkembang.
Baca Juga: Blak-blakan! Menko Bahlil Ancam Setop Ekspor Gas ke Negara Tak Hargai RI: Saya Tidak Segan
Bahlil Sebut Pemangkasan Belum Melanggar Kontrak
Meski ekspor dikurangi, Bahlil menegaskan pemerintah belum melewati batas minimum pasokan yang diatur dalam kontrak.
Ia menyebut pengurangan sekitar 8 persen tersebut belum termasuk pelanggaran terhadap perjanjian yang berlaku.
“Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa di dalam kontrak yang ada itu ada batas minimum yang harus di-supply. Dari apa yang terjadi ini kita belum melewati batas minimum. Belum ada pelanggaran di situ. Belum ada ketidakpatuhan kita atau belum ada langkah yang tidak menghargai kontrak,” ujar Bahlil.
Bahlil juga belum memastikan apakah pemangkasan ekspor gas tersebut akan berlaku secara permanen. Menurutnya, kebijakan selanjutnya akan bergantung pada perkembangan kondisi pasokan dan kebutuhan energi.
“Apakah ini permanen atau tidak, saya merasa belum ada pelanggaran kontrak. Jadi, saya pikir itu dinamis saja lah,” katanya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- ekspor gas
- bahlil
- menteri energi dan sumber daya mineral
- pemangkasan ekspor gas
- pasokan energi nasional
