Pyongyang: Korea Utara menyebut ledakan ranjau di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang melukai tiga tentara Korea Selatan sebagai "rekayasa" Seoul.
Pyongyang menyampaikan bantahan tersebut melalui surat kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.
Kantor Berita Pusat Korea, KCNA, Senin, 26 Oktober 2026, melaporkan bahwa perwakilan tetap Korea Utara untuk PBB mengirimkan surat kepada presiden DK PBB pada Minggu.
Surat tersebut muncul setelah tiga tentara Korea Selatan terluka akibat ledakan ranjau pada 21 September. Seoul menyalahkan Pyongyang atas insiden itu dan menyerukan dimulainya kembali perundingan militer.
Korea Utara menolak tuduhan tersebut dan belum menanggapi tawaran Kementerian Pertahanan Korea Selatan untuk melanjutkan komunikasi.
Menurut surat kabar The Korea Herald, Korea Selatan juga mengirimkan surat kepada DK PBB untuk menuntut permintaan maaf dari Pyongyang atas insiden tersebut.
Dalam suratnya, Korea Utara menyebut ledakan ranjau itu sebagai "langkah penghambat yang jahat" yang ditujukan untuk menggambarkan pembangunan benteng perbatasannya sebagai upaya invasi militer.
Pyongyang juga menuduh Seoul berusaha menghambat pekerjaan pembangunan benteng tersebut sekaligus menghindari tanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.
Korea Utara menyatakan pembangunan benteng di perbatasan selatannya merupakan "pelaksanaan kedaulatannya yang sah dan adil", sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Pyongyang menggambarkan pekerjaan itu sebagai langkah pertahanan untuk menghadapi ancaman agresi dari luar.
"Jika Republik Korea melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Republik Demokratik Rakyat Korea meskipun telah kami peringatkan, pihak tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul," demikian bunyi surat tersebut, dikutip dari Anadolu, Senin, 26 Oktober 2026.
Republik Demokratik Rakyat Korea merupakan nama resmi Korea Utara, sedangkan Republik Korea adalah nama resmi Korea Selatan. Latihan Udara Gabungan Pertukaran surat tersebut berlangsung ketika Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan udara gabungan pada Senin.
Sehari sebelumnya, kantor berita Yonhap melaporkan bahwa pasukan Korea Utara terlihat berlatih menggunakan howitzer swagerak di wilayah perbatasan pesisir Provinsi Hwanghae.
Angkatan Udara Korea Selatan mengatakan latihan gabungan tersebut berfokus pada "misi penanggulangan kekuatan udara lawan dan interdiksi udara" untuk meningkatkan kemampuan operasi gabungan pada masa perang.
Latihan bertajuk Freedom Flag itu berlangsung selama dua pekan di Pangkalan Udara Kunsan, Gunsan, sekitar 180 kilometer barat daya Seoul.
Perang Korea pada dekade 1950-an berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, sehingga kedua Korea secara teknis masih berada dalam keadaan perang. Sekitar 39.000 personel militer Amerika Serikat juga ditempatkan di Korea Selatan berdasarkan pakta pertahanan bersama.




