Bandung: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Langkah ini ditempuh guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mengikis kepanikan akibat maraknya hoaks seputar aktivitas patahan aktif Sesar Lembang.
Kepala BMKG Suaidi menegaskan bahwa Jawa Barat merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi dan geologi yang tinggi. Khusus di Kabupaten Bandung Barat, potensi ancaman seismik paling nyata bersumber dari pergerakan Sesar Lembang yang membentang sepanjang kurang lebih 29 kilometer.
"Sesar Lembang ini sesar yang cukup viral dan sensitif di kalangan masyarakat. Namun di sisi lain, tingkat literasi kebencanaan publik kita masih perlu terus ditingkatkan. Sekolah Lapang Gempa hadir untuk memperkuat kesiapsiagaan warga agar tidak mudah termakan isu-isu liar yang tidak bertanggung jawab," ujar Suaidi, Senin 26 Oktober 2026.
Baca Juga :
BPBD Kabupaten Bogor Catat 17 Rumah Rusak akibat Gempa M 4,1Melalui program rutin yang bersumber dari anggaran APBN tersebut, BMKG tidak hanya menyajikan edukasi teori seismologi, melainkan juga mengukuhkan kelompok relawan lokal bernama "Masyarakat Siaga Gempa Sesar Lembang". Komunitas ini diproyeksikan menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan kesiapsiagaan sesar darat, sebelum nantinya diperluas ke zona patahan lain di Jawa Barat seperti Sesar Garsela dan Sesar Baribis.
Inisiatif edukasi kebencanaan ini didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi III DPR RI Daniel Mutaqien mengungkapkan, pelaksanaan Sekolah Lapang Gempa merupakan hasil pembicaraan intensif bersama BMKG untuk memberi edukasi komprehensif bagi masyarakat lingkar sesar.
"Masyarakat tidak boleh terjebak dalam ketakutan yang berlebihan, melainkan harus memiliki pemahaman utuh mengenai risiko dan langkah penyelamatan diri. Kolaborasi ini juga mendorong kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari jalur evakuasi hingga penetapan titik kumpul warga jika sewaktu-waktu bencana terjadi," ucap Daniel.
Alat pemantau gempa Sesar Lembang.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Duddy Prabowo, menyambut baik sinergi mitigasi non-struktural tersebut. Pihak Pemkab menyoroti perlunya percepatan mitigasi struktural, khususnya pemasangan rambu-rambu evakuasi dan sistem peringatan dini gempa (Early Warning System/EWS) di sepanjang jalur sesar 29 kilometer.
"EWS sudah terpasang di sejumlah titik, namun jumlahnya masih belum optimal. Kami terus mendorong penambahan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, kami berharap para kader yang dilatih hari ini mampu meneruskan edukasi keselamatan hingga ke unit terkecil, yaitu keluarga," ucap Duddy.
