Pantau - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses pembiayaan, legalitas, dan pemasaran bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat melalui program Bursa Wirausaha Unggulan (BWU), sekaligus mendorong pemanfaatan potongan biaya administrasi sebesar 50 persen pada sejumlah platform perdagangan elektronik.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan langkah tersebut saat menghadiri kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Kalimantan Barat di Auditorium Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Senin (26/10/2026).
Kegiatan bertema Berani Mulai, Bertumbuh, Siap Berdampak itu diselenggarakan untuk mempercepat pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong lahirnya wirausaha baru.
Maman menegaskan bahwa pengembangan sektor UMKM membutuhkan dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan akses pembiayaan, pengurusan legalitas, sertifikasi produk, dan perluasan jaringan pemasaran.
"Pertumbuhan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup aspek pembiayaan, legalitas, sertifikasi, serta akses pasar," kata Maman.
Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar pelaku UMKM tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memenuhi persyaratan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Bursa Wirausaha Unggulan Dorong Target 10 Juta Wirausaha BaruMaman menjelaskan bahwa Bursa Wirausaha Unggulan merupakan program fasilitasi dan pencocokan bisnis (business matching) yang dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai peluang pengembangan bisnis.
Program tersebut menyasar calon pengusaha, mahasiswa, serta pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan, pendampingan, dan perluasan jaringan pemasaran.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya mempercepat pertumbuhan usaha sekaligus memperkuat peran UMKM dalam mendukung perekonomian daerah.
Penyelenggaraan BWU juga menjadi bagian dari upaya Kementerian UMKM mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta wirausaha baru hingga 2029.
Selain meningkatkan jumlah pengusaha, program tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kontribusi sektor usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian UMKM turut mendorong kerja sama dengan berbagai pihak agar pelaku usaha memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis mereka.
Produk UMKM Lokal Didorong Masuk Alfamart dan IndomaretUntuk memperluas jangkauan pemasaran, Kementerian UMKM menjalin kerja sama dengan jaringan ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret.
Kerja sama tersebut bertujuan membuka peluang bagi produk UMKM lokal untuk masuk ke jaringan perdagangan modern dan menjangkau lebih banyak konsumen.
Pemerintah menilai perluasan akses pasar menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan jaringan distribusi.
Melalui dukungan jaringan ritel modern, produk UMKM Kalimantan Barat diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk dipasarkan di luar wilayah produksinya.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem usaha agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan bisnis.
SAPA UMKM Integrasikan Layanan Pembiayaan, Legalitas, dan Akses PasarSelain memperkuat pemasaran melalui ritel modern, Kementerian UMKM bersama 14 kementerian lainnya mengembangkan sistem SAPA UMKM sebagai layanan terpadu bagi pelaku usaha.
Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pengembangan bisnis, mulai dari akses pembiayaan, pengurusan legalitas, perluasan pasar, hingga informasi mengenai kebijakan dan insentif pemerintah.
"Melalui sistem SAPA UMKM ini, kami mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pembiayaan, akses legalitas, akses pasar, hingga informasi mengenai kebijakan dan insentif pemerintah," ujar Maman.
Pengembangan SAPA UMKM diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha memperoleh layanan pemerintah tanpa harus menghadapi berbagai hambatan administratif dan keterbatasan informasi.
Sistem tersebut juga ditujukan untuk menjangkau pelaku UMKM yang berada jauh dari pusat perkotaan, termasuk di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Melalui layanan terpadu ini, pemerintah berupaya memastikan program pengembangan usaha dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pemerintah.
Maman berharap integrasi layanan tersebut dapat mempercepat proses pengembangan bisnis sekaligus membantu pelaku usaha memperoleh dukungan yang dibutuhkan secara lebih mudah.
Pemerintah Berikan Potongan Biaya Administrasi 50 Persen di Platform DigitalDalam kesempatan tersebut, Maman juga menyampaikan kebijakan potongan biaya administrasi sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memasarkan produk melalui platform perdagangan elektronik.
Kebijakan tersebut mencakup sejumlah platform digital, yakni Lazada, Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia.
Potongan biaya administrasi diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang menjual produk lokal dalam negeri serta telah melakukan pendaftaran (onboarding) ke dalam sistem UMKM.
Insentif tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha mengurangi beban biaya administrasi ketika memasarkan produk melalui platform perdagangan digital.
Dengan biaya administrasi yang lebih ringan, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan bersaing dan memperluas jangkauan pemasaran produk.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Kementerian UMKM memperkuat transformasi digital sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia.
Kementerian UMKM Gandeng TVRI, Untan, dan 14 Pemerintah DaerahDalam rangkaian kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Kalimantan Barat, Kementerian UMKM juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah pihak untuk memperkuat kerja sama pengembangan usaha.
Pihak yang terlibat meliputi TVRI, 14 pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat, serta Universitas Tanjungpura.
Selain penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk mendukung implementasi SAPA UMKM sebagai sistem layanan pengembangan usaha yang terintegrasi.
Kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penyiaran diharapkan dapat meningkatkan akses informasi, memperkuat pendampingan usaha, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Keterlibatan Universitas Tanjungpura juga menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap calon wirausaha, termasuk mahasiswa yang ingin memulai dan mengembangkan bisnis.
Sementara itu, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan pengembangan UMKM hingga ke berbagai wilayah Kalimantan Barat.
Maman berharap kerja sama lintas lembaga tersebut dapat membangun ekosistem layanan usaha yang lebih terpadu, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM.
Melalui program BWU, pengembangan SAPA UMKM, perluasan akses ritel modern, serta pemberian potongan biaya administrasi perdagangan elektronik, Kementerian UMKM berupaya meningkatkan daya saing produk lokal dan mempercepat pertumbuhan usaha.
Seluruh langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah sekaligus mendukung pencapaian target pemerintah menciptakan 10 juta wirausaha baru hingga 2029.
