BANDUNG, KOMPAS — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia kembali berunjuk rasa menuntut evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (26/10/2026). Salah satu tuntutan mahasiswa adalah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.
Para mahasiswa yang mengikuti aksi evaluasi dua tahun pemerintahan tersebut berasal dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah Bandung.
Pada awalnya, mereka berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi kemudian berlanjut di kawasan Simpang Dago-Cikapayang hingga sekitar pukul 18.00 WIB.
Dalam unjuk rasa di Simpang Dago-Cikapayang, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi yang menyoroti sejumlah persoalan, seperti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, kasus korupsi, hingga tingginya harga kebutuhan pokok.
Mahasiswa juga membentangkan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah. Mereka menyalakan lilin di tengah jalan sebagai simbol duka bagi masyarakat yang terdampak berbagai persoalan di Kalimantan, Sumatera, hingga Papua.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sali Al-Aitaam Bandung Muhammad Indra Wijaya mengatakan, mahasiswa menyoroti penegakan hukum selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah penanganan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.
Pemuda berusia 22 tahun itu menilai, penegakan hukum belum berjalan secara adil. Menurut dia, hukum terkesan tumpul terhadap pihak-pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan, tetapi lebih mudah diarahkan kepada masyarakat kecil dan kelompok yang kritis terhadap pemerintah.
”Rezim ini semakin otoriter. Hadirnya revisi Undang-Undang TNI dan Polri memicu kekhawatiran hilangnya kebebasan masyarakat sipil,” tegasnya.
Rifqi (20), peserta aksi lainnya, menuturkan, rasa keadilan dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat semakin tergerus. Ia menilai, ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan, sementara masyarakat miskin dan kelas menengah ke bawah terus menghadapi tekanan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
”Selama masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, masyarakat kecil semakin tertekan akibat kondisi ekonomi saat ini. Contohnya, harga beras yang kian mahal,” ungkapnya.
Sementara itu, pemerintah menyampaikan sejumlah capaian bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis pada 20 Oktober 2026 menyampaikan sejumlah pencapaian program pemerintah dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Di bidang pangan, pemerintah menyebut telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan.
Pemerintah juga mencatat cadangan pangan sebesar 5,2 juta ton. Di bidang pemenuhan gizi, Program Makan Bergizi Gratis disebut telah menjangkau 62 juta penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah menyatakan telah menyelamatkan kekayaan negara dari hasil tindak pidana korupsi senilai lebih dari Rp 54,8 triliun. Utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 218,3 triliun juga disebut telah dilunasi.
”Dua tahun pertama telah dilalui, kerja nyata dan pengabdian terus berlanjut untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” kata Teddy.
