Jakarta, VIVA – Penipuan perjalanan umrah bermodus skema Ponzi semakin marak. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat mewaspadai yang menawarkan paket murah dengan janji pelayanan menarik bermodus ponzi.
"Travel ini kebanyakan juga pakai sistem Ponzi, menerima sebanyak-banyaknya dari calon jemaah untuk memberangkatkan yang pertama dengan servis yang bagus. Kemudian untuk yang seterusnya itu gagal," kata Kepala Kanwil Kemenhaj Kalbar Kamaludin di Pontianak, Senin.
Skema ponzi menggiurkan karena umumnya harganya murah. Namun, skema ini membuat calon jemaah gagal berangkat karena dana yang dibayarkan pendaftar baru digunakan untuk membiayai keberangkatan jemaah sebelumnya.
Pada awalnya, keberangkatan jemaah dapat berjalan lancar sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Modusnya jemaah yang telah berangkat kemudian menarik calon jemaah lain untuk mendaftar, namun masalah muncul ketika jumlah pendaftar terus bertambah, sementara dana yang terkumpul tidak lagi mencukupi untuk membiayai seluruh keberangkatan.
Praktik bermasalah tersebut juga dapat melibatkan penyelenggara perjalanan yang telah memiliki izin. Di Kalbar, misalnya kasus gagal berangkat yang menjadi perhatian pihaknya kerap berkaitan dengan kantor cabang perusahaan yang berkedudukan di luar daerah.
Kantor biro umrah memiliki kantor pusat di Jakarta, Batam, dan daerah lain, tetapi membuka cabang atau menghimpun calon jemaah di Kalbar. Kasus yang melibatkan kantor cabang dari perusahaan berkedudukan di Pontianak relatif lebih jarang, meskipun tetap ditemukan.
Kamaludin mengatakan pihaknya telah memulai pendataan ulang penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah, terutama kantor cabang yang beroperasi di Kalbar, guna memastikan kegiatan usaha dan pelaporannya sesuai ketentuan.
Ia menyebutkan, lebih dari 50 kantor cabang penyelenggara perjalanan di Pontianak dan sejumlah wilayah Kalbar telah menjadi sasaran pemantauan. Kantor cabang yang tidak menyampaikan laporan akan dikonfirmasi untuk memastikan status operasionalnya.
"Melalui sosialisasi, pendataan, dan penguatan pengawasan, Kemenhaj Kalbar berharap praktik penipuan berkedok perjalanan ibadah dapat ditekan sehingga masyarakat memperoleh kepastian keberangkatan dan perlindungan saat menjalankan ibadah ke Tanah Suci," kata dia.
