Ribuan warga menggelar aksi demonstrasi di Alun-Alun Kota Tua, Praha, Republik Ceko, Minggu (25/10/2026). Aksi tersebut dipicu dukungan awal parlemen terhadap rancangan undang-undang (RUU) perubahan sistem pendanaan media penyiaran publik yang dinilai mengancam independensi jurnalisme. (REUTERS/David W Cerny)
2/5Mengutip Reuters, Senin (26/10/2026), RUU tersebut mengusulkan penghapusan biaya langganan rumah tangga yang selama ini mendanai Televisi Ceko dan Radio Ceko. Sebagai gantinya, pendanaan kedua lembaga dialihkan langsung ke anggaran negara. Perubahan ini diperkirakan memangkas pendanaan hingga 15% dan berpotensi berlaku mulai tahun depan. (REUTERS/David W Cerny)
Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Andrej Babis yang didukung partai sayap kanan SPD membantah kebijakan tersebut mengancam independensi media. Babis menyebut perubahan itu bertujuan meningkatkan transparansi pendanaan. Namun, kelompok oposisi menilai kebijakan tersebut berisiko membuat lembaga penyiaran publik rentan terhadap tekanan politik, seperti yang terjadi di Hungaria pada era mantan PM Viktor Orban. (REUTERS/David W Cerny)
4/5Kontroversi memanas setelah pembacaan pertama RUU secara mendadak dimasukkan ke agenda parlemen pada Jumat (23/10/2026). Ketua Parlemen Tomio Okamura kemudian membatasi perdebatan dan menjadwalkan pemungutan suara pada Sabtu pukul 04.36 waktu setempat. Pemimpin demonstrasi, Mikulas Minar, mengecam langkah tersebut dan menyebut pemerintah telah bertindak terlalu jauh. Massa juga meneriakkan tuntutan pengunduran diri pemerintah. (REUTERS/David W Cerny)
RUU tersebut kini berada di tahap komite sebelum memasuki pemungutan suara lanjutan. European Broadcasting Union bersama 15 kelompok, termasuk Reporters Without Borders, mendesak perdebatan publik lebih lanjut. Presiden Republik Ceko Petr Pavel juga menyerukan pengawasan lebih ketat oleh para ahli independen, mengingat pentingnya menjaga independensi media dan keberlanjutan pendanaan lembaga penyiaran publik. (REUTERS/David W Cerny)
