Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendesak pemerintah memperketat pengawasan keselamatan transportasi akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), setelah Kementerian Perhubungan mencatat 2.604 penerbangan domestik terdampak sepanjang 11 Agustus hingga 19 Oktober 2026.
Ridwan menegaskan operasional penerbangan, pelayaran, dan transportasi darat harus disesuaikan dengan kondisi cuaca serta jarak pandang untuk mencegah kecelakaan.
Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut meminta regulator dan operator tidak memaksakan perjalanan apabila persyaratan keselamatan belum terpenuhi.
Sebanyak 2.604 Penerbangan Domestik Terdampak KarhutlaBerdasarkan data Kementerian Perhubungan, sebanyak 2.604 penerbangan berjadwal domestik mengalami gangguan akibat karhutla selama periode 11 Agustus hingga 19 Oktober 2026.
Gangguan tersebut meliputi keterlambatan, penundaan, pembatalan, pengalihan penerbangan, hingga pesawat yang harus kembali ke bandara asal.
Ridwan mengatakan kondisi kabut asap yang menurunkan jarak pandang harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan operasional transportasi.
“Ketika kabut asap pekat mengepung langit Nusantara, aturan keselamatan penerbangan dan pelayaran wajib ditegakkan tanpa kompromi. Tidak boleh ada pemaksaan operasional armada jika jarak pandang berada di bawah batas minimum navigasi. Nyawa publik dan keselamatan penumpang adalah prioritas utama di atas segalanya,” tegas Ridwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ia menekankan keselamatan penumpang dan awak transportasi harus didahulukan dibandingkan kepentingan mempertahankan jadwal perjalanan.
DPR Minta Bandara dan Maskapai Perketat Pemantauan CuacaRidwan meminta otoritas bandara dan maskapai penerbangan meningkatkan pemantauan kondisi cuaca serta jarak pandang sebelum pesawat lepas landas maupun mendarat.
Menurutnya, keputusan operasional harus didasarkan pada informasi yang akurat dan terbaru.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pengelola bandara, penyelenggara navigasi penerbangan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Koordinasi tersebut diperlukan agar keputusan penundaan, pembatalan, atau pengalihan penerbangan dapat dilakukan sesuai kondisi keselamatan.
Ridwan menilai penyesuaian operasional merupakan langkah yang perlu diambil ketika kabut asap meningkatkan risiko penerbangan.
Keselamatan Pelayaran dan Transportasi Darat Juga DisorotSelain penerbangan, Ridwan meminta pengawasan keselamatan diperketat pada transportasi laut dan penyeberangan.
Ia meminta syahbandar memastikan kondisi perairan aman sebelum kapal, feri, dan perahu cepat atau speedboat diizinkan beroperasi.
Pengawasan tersebut dinilai penting karena penurunan jarak pandang akibat kabut asap juga dapat memengaruhi keselamatan navigasi kapal.
Sementara itu, pada sektor transportasi darat, Ridwan mendorong koordinasi petugas di jalur yang terdampak karhutla.
Langkah tersebut diperlukan untuk membantu pengguna jalan, mengantisipasi kecelakaan, dan menjaga kelancaran distribusi logistik.
Komisi V DPR Dorong Koordinasi Kemenhub dan BMKGRidwan menilai penanganan dampak karhutla terhadap transportasi membutuhkan koordinasi terpadu antara Kementerian Perhubungan, BMKG, pemerintah daerah, penyelenggara navigasi, dan operator transportasi.
Menurutnya, informasi mengenai kondisi asap dan jarak pandang harus diperbarui secara berkala agar keputusan operasional dapat diambil secara tepat.
Ia juga meminta evaluasi terhadap kesiapan mitigasi dan koordinasi antarlembaga untuk menghadapi gangguan serupa pada masa mendatang.
Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan standar keselamatan transportasi diterapkan secara konsisten, terutama dalam kondisi darurat akibat karhutla.
“Kita fokus menyelesaikan masalah di lapangan, tidak perlu saling menyalahkan,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara tersebut.
