Ringkasan Berita
- Sebanyak 6.245 penerima bantuan sosial di Kabupaten Kediri terindikasi atau terafiliasi dengan aktivitas judi online, setara sekitar 10 persen dari penerima PKH aktif.
- Hingga kini, baru sekitar 1.000 penerima yang mengajukan sanggahan atas pemblokiran bantuan.
- Kendala administrasi, termasuk kewajiban melampirkan bukti penutupan rekening yang terindikasi terkait judol, menjadi hambatan pengajuan keberatan.
- Pengajuan sanggahan tidak otomatis memulihkan bantuan karena penerima tetap harus melalui proses verifikasi dan memenuhi ketentuan pemerintah pusat.
Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 6.245 penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kediri terindikasi atau terafiliasi dengan aktivitas judi online (judol). Namun, hingga kini baru sekitar 1.000 penerima yang mengajukan sanggahan atas pemblokiran bantuan tersebut.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri, Noer, mengatakan jumlah penerima yang masuk dalam pendataan tahun ini lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Tahun lalu, jumlahnya disebut mencapai sekitar 4.000 penerima, meski angka yang disampaikan untuk periode tertentu masih perlu diperjelas.
“Lebih banyak tahun ini. Tahun lalu 4.000-an, 2.000-an lah kemarin semester. Ya, 4.000-an lah,” katanya.
Menurut Noer, salah satu kendala utama pengajuan sanggahan adalah persyaratan administrasi. Penerima yang ingin mengajukan keberatan harus membuat surat pernyataan dan melampirkan bukti penutupan rekening yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online.
Dokumen tersebut kemudian diunggah melalui pemerintah desa untuk diproses lebih lanjut.
“Jadi setelah mereka itu teridentifikasi keluarganya itu judi, mereka harus membuat surat pernyataan dan meng-upload bukti rekening ke desa,” jelasnya.
Bukti Penutupan Rekening Jadi Kendala
Noer menjelaskan, proses pengurusan dokumen dapat menjadi tantangan bagi penerima bansos, terutama mereka yang menggunakan rekening bank digital. Penutupan rekening pada layanan perbankan digital umumnya memerlukan proses melalui aplikasi atau pusat layanan pelanggan, sehingga tidak selalu dapat diselesaikan secara langsung di kantor cabang.
Persoalan lain muncul ketika rekening yang terindikasi terkait judi online digunakan oleh anggota keluarga lain yang masih tercatat dalam satu kartu keluarga (KK).
Akibatnya, penerima bansos yang mengaku tidak pernah bermain judi online secara langsung tetap dapat terdampak apabila data anggota keluarganya masuk dalam pendataan tersebut.
Noer menyebut terdapat sekitar dua hingga empat kasus yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan identitas. Angka itu merupakan kasus tersendiri dan tidak mewakili keseluruhan 6.245 penerima yang terindikasi atau terafiliasi.
Ia menilai kemudahan akses terhadap telepon seluler dan layanan keuangan digital menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai, khususnya ketika digunakan untuk aktivitas perjudian online.
“Namanya judi dari dulu itu banyak. Cuma sekarang kan mereka berpindah ke online. Dan sekarang pun kan lebih gampang. Anak-anak SMA kan lebih gampang mengakses handphone langsung. Mau buka rekening kan gampang sekarang,” katanya.
Dinsos Fasilitasi Pengajuan Sanggahan
Sebelumnya, Kepala Dinsos Kabupaten Kediri Subur Widono menyampaikan bahwa 6.245 penerima tersebut setara sekitar 10 persen dari total penerima Program Keluarga Harapan (PKH) aktif di Kabupaten Kediri, yang mencapai kurang lebih 60.000 keluarga penerima manfaat.
Subur menjelaskan, istilah terindikasi merujuk pada data yang terdeteksi berkaitan dengan aktivitas judi online. Sementara itu, terafiliasi merujuk pada keterkaitan anggota keluarga dalam satu KK dengan aktivitas tersebut.
Penerima yang merasa tidak sesuai dengan hasil pendataan dapat mengajukan sanggahan. Dinsos bersama pendamping PKH membantu memfasilitasi proses tersebut, termasuk menelusuri penyebab data penerima masuk dalam daftar pemblokiran.
Meski demikian, pengajuan keberatan tidak serta-merta membuat bantuan kembali dicairkan. Penerima tetap harus menjalani proses verifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila dipersyaratkan, mereka juga perlu mengikuti mekanisme pendaftaran ulang.
Menurut Noer, keputusan mengenai hasil sanggahan dan pemulihan bantuan berada di tangan pemerintah pusat. Dinsos Kabupaten Kediri berperan dalam pendataan, pendampingan, serta membantu masyarakat menempuh mekanisme keberatan.
“Setelah itu apakah bansosnya langsung cair? Tidak. Mereka harus mengulang dari awal untuk mendaftarkan. Salah satunya adalah dengan terlink Perlinsos. Supaya ini ada efek jera,” tegasnya.
Edukasi Judi Online Perlu Menjangkau Keluarga
Dinsos Kabupaten Kediri menyebut sosialisasi mengenai bahaya judi online telah dilakukan melalui pendamping sosial, termasuk dalam kegiatan pendampingan PKH. Namun, edukasi dinilai perlu menjangkau seluruh anggota keluarga, tidak hanya orang tua yang mengikuti kegiatan pendampingan.
Noer mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menggunakan identitas pribadi maupun rekening perbankan. Penyalahgunaan identitas oleh orang lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas, termasuk ketika data tersebut berkaitan dengan akses terhadap layanan atau bantuan pemerintah.
“Kita kan memang harus saling mengedukasi ke masyarakat atau hati-hati. Karena apa dampaknya menggunakan identitas orang lain itu kan yang dirugikan adalah yang memiliki identitas. Itu banyak. Pengaduan ini sudah banyak,” ungkapnya.
Dengan masih terbatasnya jumlah penerima yang mengajukan sanggahan dibandingkan total data yang terindikasi, pendampingan administrasi menjadi salah satu aspek penting dalam proses penanganan.
Di sisi lain, kejelasan mekanisme keberatan dan verifikasi diperlukan agar penerima yang merasa datanya tidak sesuai dapat memperoleh kesempatan untuk mengklarifikasi kondisi mereka. Penanganan yang cermat juga penting untuk membedakan keterlibatan individu dengan keterkaitan anggota keluarga dalam satu KK.
Dinsos Kabupaten Kediri tetap memfasilitasi proses pengajuan keberatan, sedangkan keputusan akhir terkait kelayakan dan pemulihan bantuan mengikuti ketentuan serta hasil verifikasi pemerintah pusat. [nm/ian]
