Singapura terus menambah jumlah mitra potensial untuk mengejar target impor listrik 6 gigawatt dari negara tetangga pada 2035. Terbaru, Otoritas Energi Singapura (EMA) memberikan persetujuan bersyarat kepada Sembcorp Utilities Pte Ltd untuk memasok 1,3 gigawatt listrik rendah karbon dari domestik dan kawasan, termasuk dari pembangkit tenaga angin (PLTA) lepas pantai di Vietnam dan pembangkit tenaga surya (PLTS) di Malaysia.
Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura Tan See Leng mengatakan langkah ini melanjutkan kemajuan yang dicapai pada Agustus lalu. Ketika itu, EMA memberikan persetujuan bersyarat kepada dua proyek untuk mengimpor total 900 megawatt listrik rendah karbon dari Johor, Malaysia.
“Secara paralel, kami sedang menyiapkan infrastruktur dan kerangka regulasi yang diperlukan untuk memfasilitasi impor listrik,” kata dia saat berpidato dalam Singapore International Energy Week, Senin (26/10).
Sembcorp bersama mitra yaitu Petronas dan Tenaga Nasional Berhad, dan Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC) membentuk MY Energy Consortium untuk proyek ini.
Dengan perkembangan ini, maka EMA telah memberikan persetujuan bersyarat atau conditional approval kepada total delapan perusahaan/konsorsium dengan proyek pembangkit yang beragam di berbagai negara seperti Australia, Kamboja, Vietnam dan Malaysia. Namun, persetujuan bersyarat masih merupakan persetujuan awal, dua tahap lagi menuju izin impor atau importer license.
Sejauh ini, proyek-proyek di Indonesia yang “termaju”. EMA telah memberikan izin bersyarat atau conditional license kepada enam perusahaan/konsorsium dengan proyek PLTS yang tersebar di Kepulauan Riau dan Riau. Ini artinya, perusahaan-perusahaan ini selangkah lagi untuk mendapatkan izin impor.
Sebagai informasi, perusahaan harus melakukan studi lanjutan untuk memastikan proyek memenuhi sederet persyaratan yang ditetapkan EMA guna mendapatkan izin bersyarat. Kemudian, perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari negara lokasi proyek pembangkit serta kepastian pendanaan (financial close) untuk mendapatkan izin impor.
Meski proyek-proyek di Indonesia “termaju” dari segi studi kelayakan. Namun, progres proyek berjalan alot karena berbagai faktor. Sekarang ini, meningkatnya tensi politik antara Indonesia dan Singapura karena masalah asap lintas negara telah bereskalasi ke kebijakan pemangkasan tiba-tiba ekspor gas ke Negeri Merlion hingga pengkajian ulang proyek perdagangan listrik lintas negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia blak-blakan mengatakan akan mengkaji ulang rencana tersebut. Padahal sebelumnya, Bahlil mengisyaratkan negosiasi sudah mengerucut pada urusan harga listrik. Danantara juga sudah menandatangani kesepakatan awal untuk bermitra dengan perusahaan/konsorsium pengembang pembangkit yang akan memasok listrik rendah karbon ke Singapura.
"Mungkin belum dalam waktu dekat kali ya, tapi semuanya akan kita kaji lagi. Kami hitung itu, kami timbang-timbang lagi," ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (26/10). Sebelumnya, beberapa pengembang mengharapkan ekspor bisa dimulai pada 2028-2030, sedangkan pemerintah Singapura mengharapkan impor listrik 6 gigawatt pada 2035.
Bahlil mengatakan bahwa Indonesia memerlukan pasokan listrik untuk keperluan dalam negeri, termasuk untuk industri pusat data yang membutuhkan listrik rendah karbon setidaknya 20 gigawatt.
Dia mengisyaratkan tensi politik yang meningkat antara kedua negara juga memengaruhi keputusan terbaru Indonesia ini. "Tergantung kelakuan, baik atau tidak, ya," ujarnya.
Di luar masalah harga listrik dan eskalasi tensi politik, proyek perdagangan listrik lintas negara ini juga masih terkendala di pendanaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, pengembang hanya memegang izin untuk jual listrik lintas negara selama lima tahun. Padahal, proyek padat modal ini baru dinilai aman secara bisnis jika memegang izin penjualan jangka panjang lebih dari 20 tahun.
Singapura Bidik Penambahan Ekspor Listrik Rendah Karbon dari Malaysia, Mulai Studi Kabel Bawah LautMenteri Tan mengatakan Singapore Energy Interconnections (SGEI) bersama SP Power Assets, dan Tenaga Nasional Berhad akan memulai survei untuk pengembangan kabel transmisi listrik bawah laut pada bulan ini. SGEI adalah perusahaan baru yang dibentuk pemerintah Singapura pada untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transmisi listrik lintas negara. SGEI akan berperan dalam pendanaan, pembangunan, pengoperasian, sekaligus memegang pemilikan infrastruktur transmisi.
“Saya dengan senang hati menyampaikan bahwa proyek ini telah mencapai tonggak penting. Survei bawah laut di sepanjang jalur interkonektor yang diusulkan mulai dilakukan bulan ini,” kata dia saat berpidato dalam Singapore International Energy Week, Senin (26/10).
Dia menjelaskan, ini merupakan langkah konkret menuju penambahan kapasitas interkoneksi baru hingga 2 gigawatt dengan Semenanjung Malaysia pada 2030, yang akan melengkapi kapasitas 1 gigawatt dari interkonektor yang sudah ada.
