JAKARTA, KOMPAS — Persoalan struktural perekonomian masih membayangi ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi. Ketidakpastian regulasi, tekanan biaya produksi, dan daya beli masyarakat menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Teuku Riefky, mengatakan, persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi Indonesia tidak semata-mata mencerminkan perlambatan siklus ekonomi.
Hal itu terlihat dari hasil Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026 bertajuk Ambisi Ekonomi Indonesia di Tengah Meningkatnya Skeptisme, yang menunjukkan, sebanyak 33 dari 63 ahli ekonomi atau 52 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Sementara itu, 25 responden menilai kondisi tidak berubah dan hanya lima responden yang melihat perbaikan.
Rata-rata penilaian terhadap kondisi ekonomi turun dari minus 0,39 pada survei semester pertama 2026 menjadi minus 0,51 pada semester kedua.
”Ini masalah struktural karena pola ini sudah terjadi dari beberapa survei sebelumnya,” ujar Riefky, Selasa (27/10/2026).
Selain penilaian terhadap kondisi ekonomi, tekanan inflasi juga menjadi perhatian para ahli ekonomi. Sebanyak 49 ahli ekonomi atau 78 persen responden menilai tekanan inflasi saat ini berada pada tingkat tinggi atau sangat tinggi. Bahkan, 60 persen responden memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat dalam satu bulan mendatang.
Menurut Riefky, tekanan inflasi tersebut terutama bersumber dari kenaikan biaya produksi dan gangguan pasokan. Faktor cuaca akibat El Niño serta konflik di Timur Tengah turut memengaruhi kondisi tersebut. Dengan demikian, tekanan inflasi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor permintaan.
Untuk menjaga ketersediaan barang di dalam negeri, kata Riefky, pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah langkah, termasuk impor guna memastikan pasokan domestik tetap memadai. Kebijakan tersebut menjadi salah satu pilihan untuk meredam tekanan harga ketika pasokan terganggu.
Dalam situasi ketika harga-harga membebani rumah tangga dan biaya usaha memengaruhi keputusan produksi, menjaga stabilitas ekonomi tidak cukup hanya dengan mempertahankan angka pertumbuhan. Daya beli dan kemampuan pelaku usaha mempertahankan kegiatan ekonominya juga menjadi bagian penting dari ketahanan ekonomi.
Di sisi dunia usaha, persepsi terhadap lingkungan bisnis juga menunjukkan pelemahan. Sebanyak 35 responden atau 56 persen ahli menilai lingkungan bisnis memburuk dalam tiga bulan terakhir. Sebanyak 26 responden menilai kondisi lebih buruk dan sembilan lainnya jauh lebih buruk. Sebanyak 24 responden menilai tidak berubah, sedangkan hanya empat responden yang melihat perbaikan.
Tidak hanya itu, sebanyak 33 ahli atau 52 persen memperkirakan pertumbuhan ekonomi dalam tiga bulan mendatang tidak berubah dari angka terbaru. Sebanyak 21 ahli atau 33 persen memperkirakan pertumbuhan melambat, sedangkan sembilan ahli atau 14 persen memperkirakan pertumbuhan melaju.
Riefky menilai, ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah, termasuk arah ekonomi yang ditetapkan, menjadi faktor utama yang menghambat aktivitas usaha. Persoalan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi domestik menjadi tantangan berikutnya.
“Ketidakpastian regulasi dan kebijakan serta arah ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, baru berikutnya terkait daya beli dan ekonomi domestik,” kata Riefky.
Ketidakpastian itu terlihat dari 29 responden atau 46 persen memperkirakan lingkungan usaha tidak berubah dalam tiga bulan mendatang. Sebanyak 26 responden atau 41 persen memperkirakan kondisinya memburuk, sedangkan 8 responden atau 13 persen memperkirakan perbaikan.
Persepsi itu menjadi penting untuk diperhatikan di tengah ambisi pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Riefky, pencapaian pertumbuhan yang tinggi tanpa perbaikan mendasar berisiko membuat manfaat pembangunan tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat memperlebar jarak antara capaian ekonomi secara agregat dan kondisi yang dialami masyarakat. Dalam jangka lebih jauh, ketimpangan manfaat pertumbuhan tersebut berpotensi memicu keresahan sosial (social unrest).
Oleh karena itu, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi perlu disertai pembenahan persoalan struktural, kepastian regulasi, dan kebijakan yang mendukung kegiatan usaha. Tanpa perbaikan tersebut, target pertumbuhan tinggi mencapai 8 persen berisiko tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait regulasi atau kebijakan pemerintah, terutama dalam kebijakan fiskal, sebanyak 11 responden menilai kebijakan yang berjalan sangat tidak efektif dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan 21 responden menilainya tidak efektif. Sebanyak 26 responden menilai kebijakan tersebut tidak memberikan dampak, dan hanya lima responden yang menilainya efektif.
Lalu dari kebijakan moneter, sebanyak 28 responden menilai kebijakan moneter tidak memberikan dampak terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 17 responden menilainya tidak efektif dan 16 responden menilainya efektif. Rata-rata penilaian berada pada minus 0,08, sedikit membaik dibandingkan minus 0,14 pada survei sebelumnya.
Adapun kebijakan sektor keuangan menjadi satu-satunya bidang yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam persepsi para ahli. Rata-rata penilaiannya meningkat dari minus 0,45 pada semester pertama menjadi minus 0,17 pada semester kedua 2026.
Sebanyak 11 responden menilai kebijakan sektor keuangan efektif, 32 responden menilai tidak memberikan dampak, 18 responden menilai tidak efektif, dan dua responden menilai sangat tidak efektif.
Di satu sisi para ekonom memiliki persepsi terhadap kondisi ekonomi yang masih belum baik. Di sisi pemerintah, melihat ada momentum positif dari sektor manufaktur yang perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mendorong tingkat utilisasi industri nasional naik dari hampir 70 persen saat ini menjadi 80 persen, bahkan hingga 85 persen jika memungkinkan.
Menurutnya, peningkatan utilisasi dari kapasitas produksi yang sudah tersedia saja dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin optimal kapasitas produksi manufaktur, semakin besar pula potensi peningkatan kontribusi industri terhadap PDB, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.
"Dengan meningkatkan utilisasi dari kapasitas yang sudah tersedia saja, kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB nasional akan sangat signifikan," kata Sarmuji, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global naik dari 49,8 pada Agustus 2026, yang berarti fase kontraksi, menjadi 52,4 pada September 2026, atau kembali ke fase ekspansi.
Sedangkan, Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) triwulan III 2026 juga tercatat 52,28, atau naik dari 51,43 pada triwulan II 2026 dan 51,66 pada triwulan III 2025.
"Data ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Kami juga optimistis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober akan meningkat dibandingkan September. Artinya, para pelaku industri memiliki keyakinan bahwa kondisi industri akan semakin membaik ke depan," ujar Sarmuji.
Sarmuji juga menyoroti pentingnya ketersediaan energi, khususnya gas bumi, bagi keberlanjutan produksi industri. Menurutnya, optimalisasi pasokan gas untuk kebutuhan industri melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja manufaktur. Ketersedian gas untuk industri ini dinilai penting karena bisa meningkatkan utilisasi industri.
"Kalau melihat perkembangan datanya, kami optimistis kinerja industri sampai akhir tahun akan terus meningkat. Apalagi jika kebutuhan gas untuk sektor industri dapat terpenuhi, termasuk melalui HGBT. Tentu ini akan menjadi dorongan yang sangat baik bagi peningkatan produksi industri," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, koordinasi bersama Kemenperin menjadi penting untuk untuk menggali sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama dari sektor industri dan sektor pendukungnya.
"Kami melihat sektor industri maupun sektor-sektor pendukung industri yang diampu Kementerian Perindustrian justru menunjukkan peningkatan dan berada pada fase ekspansif. Kepercayaan pelaku industri juga meningkat, yang berarti mereka semakin optimistis terhadap kondisi ke depan," ujar Dradjad.
Menurut Dradjad, sejumlah subsektor dan kawasan berpotensi besar untuk terus didorong, antara lain industri makanan dan minuman, industri agro, serta aktivitas industri di kawasan industri dan kawasan berikat.
Ia juga menilai peningkatan utilisasi menjadi strategi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan manufaktur, terlebih dengan adanya peningkatan permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Di sektor industri, peningkatan utilisasi dapat menjadi bentuk intensifikasi industri. Dengan memanfaatkan kapasitas produksi yang sudah tersedia, kita memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan industri lebih tinggi, terutama dengan adanya peningkatan permintaan menjelang Nataru," jelasnya.
