Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 di tingkat internal kementerian selesai pada pekan terakhir November 2026.
Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan melalui Dewan Pengupahan Nasional dan dilanjutkan secara berjenjang ke Dewan Pengupahan Daerah.
“Targetnya, kita punya target minggu terakhir November, insyaallah,” kata Yassierli ketika ditemui di Jakarta, Selasa (27/10).
Yassierli menjelaskan, pemerintah telah memiliki mekanisme untuk membahas penetapan UMP tahun depan. Namun, dia belum merinci tanggal pasti penyelesaian pembahasan di tingkat internal kementerian.
“Akhir November lah, jadi tanggalnya saya lupa persis. Jadi akhir November itu nanti sudah selesai di minimal di level kita (internal),” ujarnya.
“Ya, terkait UMP, sekali lagi, kita sudah punya mekanismenya. Nanti dibahas di Dewan Pengupahan Nasional. Dan nanti juga akan ada berjenjang ke Dewan Pengupahan Daerah,” lanjut dia.
Sebelumnya, Yassierli mengatakan pemerintah masih menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan UMP 2027.
Dia menyebut pembahasan UMP akan dilakukan setelah proses pembahasan aturan selesai. Pemerintah juga akan membahasnya melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.
“Ya tadi kalau UMP kan kita bahas ini, kan, selesai undang-undang nanti ada pembahasan di LKS Tripnas,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Menurut dia, pembahasan tersebut akan mencakup sejumlah hal, termasuk amanat terkait KHL dan survei. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi bagian dari pertimbangan Dewan Pengupahan Nasional dalam memberikan rekomendasi.
“Nanti pembahasan karena ada amanatnya itu terkait dengan KHL, terkait dengan survei, nanti kita akan lihat nanti di Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) seperti apa rekomendasinya,” ujarnya.
