Kementerian Perindustrian mengusulkan akan memberikan insentif kepada mobil hybrid, plug-in hybrid hingga Range Extended Electric Vehicle (REEV) sebagai perluasan dari insentif kendaraan listrik.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan saat ini pembahasan teknis sudah dimulai. Kemenperin akan mengusulkan besaran insentif untuk kendaraan hibrida ini pada tahun ini sedangkan besarannya masih dikaji.
“Nanti seberapa besar insentif yang akan kami usulkan akan lebih diperjelas lagi karena dari industri pun tidak meminta sama seperti BEV ya, tidak minta sama, tetapi yang penting ada insentif, besarannya secara teknis masih dikaji,” kata Sarmuji ketika ditemui wartawan di kantornya, Selasa (27/10).
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menilai stimulus diperlukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong penjualan mobil baru. Pasalnya, pasar otomotif saat ini cenderung bergeser ke mobil bekas atau used car.
“Jadi nanti bentuknya seperti apa mungkin perlu diskusi lebih lanjut,” kata Nandi dalam kesempatan yang sama.
Namun, rencana ini mendapat kritik dari INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI). Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri, memusatkan anggaran untuk bantuan pembelian mobil listrik berbasis baterai.
Hal ini penting agar bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang sudah berlangsung lama.
Apalagi saat ini sejumlah daerah mengalami kelangkaan BBM. Hal ini membuat insentif mobil listrik dinilai sangat diperlukan.
“Kalau tujuannya mengatasi kelangkaan BBM, insentif harus diarahkan ke kendaraan yang tidak memakai BBM sama sekali,” ujar Andry Satrio Nugroho, Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI dalam keterangan resmi, Kamis (22/10).
Menurut Andry, mobil listrik berbasis baterai mampu memberikan penghematan BBM paling besar untuk setiap rupiah insentif. Bahkan dampaknya dapat cukup besar, yakni berupa penghematan langsung atau meringankan beban APBN.
“Mobil hybrid tetap mengisi bensin di SPBU, mobil listrik tidak,” lanjutnya.
Lebih jauh dijelaskan, konsumsi BBM bersubsidi hingga September sudah mencapai sekitar 13,4 juta kiloliter. Angka ini naik 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi subsidi dan kompensasi energi pun telah mencapai Rp 376,8 triliun atau 84,3% dari pagu APBN 2026.
“Setiap mobil listrik yang terjual hari ini berarti satu kendaraan yang tidak lagi antre BBM,” kata Andry.
Ia menambahkan, berkaca pada kondisi APBN 2026 ruang fiskal pemerintah kini terbatas. Dengan demikian, insentif harus diberikan kepada teknologi yang paling efektif menekan konsumsi BBM, dalam hal ini BEV.
