Dugaan Pemalakan Eksportir Timor Leste, Polri dan TNI Beri Respons Berbeda

KUPANG, KOMPAS - Temuan dugaan pemalakan di Pos Lintas Batas Negara Motaain oleh oknum aparat keamanan terhadap eksportir ke Timor Leste direspon berbeda oleh TNI dan Polri. Menanggapi temuan Ombudsman Perwakilan NTT itu, Polri sedang melakukan pengecekan terhadap anggota yang bertugas di sana, sementara TNI membantah keterlibatan anggotanya.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. PLBN Motaain merupakan yang terbesar dari semua PLBN yang berdiri di garis batas Indonesia dan Timor Leste. PLBN itu terhubung langsung dengan Dili, ibu kota negara Timor Leste.

"Terkait dengan informasi tersebut kami juga telah diinfokan oleh Ombudsman. Saat ini kami juga sedang melakukan pengecekan terhadap personil kami yang bertugas di Pos Pam Motaain," kata Kepala Polres Belu Ajun Komisaris Besar I Gede Eka Putra Astawa, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, pengecekan itu tentang seputar tugas pokok dan fungsi anggota di lapangan. Tujuannya, memastikan ada tidaknya prosedur yang dilanggar ketika bertugas. Jika ditemukan pelanggaran, dia menyebut akan menindaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan tugas di PLBN Motaain," ujar Eka. Instansi lain itu seperti petugas perbatasan, bea cukai, dan TNI.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XXVII Sobe Sonbai Letnan Kolonel Inf Deddy Lallo yang dihubungi terpisah membantah anggotanya terlibat dalam pungutan liar. Ia menegaskan, temuan Ombudsman itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurutnya, semua anggota TNI yang bertugas di PLBN Motaain sudah dikumpulkan dan dimintai keterangan pascainformasi temuan Ombudsman mencuat. Eddy ingin agar Ombudsman dan pihak-pihak yang tertuduh bisa duduk bersama membicarakan hal tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Yosua P Karbeka pada Senin (26/10/2026) mengatakan, temuan itu diperoleh ketika mereka mendatangi PLBN pada Jumat pekan lalu. Ombudsman menyebut ada keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri.

Menurut Yosua, kunjungan tanpa pemberitahuan itu dilakukan di Terminal Barang Internasional (TBI). Di situ, berlangsung bongkar muat barang ekspor impor. Sebelumnya, mereka mendapat laporan dari pelaku ekspor impor bahwa oknum aparat keamanan sering melancarkan pungutan liar.

Menurutnya, tim terlebih dahulu menuju pos keamanan. Berdasarkan testimoni sejumlah eksportir yang ditemui sebelumnya, sopir kendaraan eksportir yang akan melintas menuju Timor Leste ditarik pungutan dengan biaya bervariasi tergantung banyaknya muatan.

Pos pertama pungutannya Rp 100.000, kemudian pos berikutnya Rp 50.000. Selanjutnya setiap kendaraan yang masuk dalam area PLBN Motaain membayar lagi Rp 50.000. Pembayaran ditarik langsung oleh oknum aparat keamanan.

”Sebab kalau tidak bayar, tidak bisa lewat," ujar Yosua.

Menurut dia, pihak pengemudi kendaraan menyerahkan uang itu tanpa mendapat bukti pembayaran dari oknum aparat yang menerima. Penarikan pungutan itu dilakukan secara liar sehingga tidak menjadi bagian dari pendapatan negara.

Dalam hitungan Ombudsman, lanjut Yosua, total yang dibayar setiap kendaraan eksportir paling sedikit Rp 200.000. Jika rata-rata setiap hari minimal 20 eksportir melintas, besaran pungutan liar sebesar Rp 4 juta per hari. Dalam 26 hari kerja per bulan, pungutan liar minimal Rp 104 juta.

Ombudsman, lanjut Yosua, mendorong koordinasi bersama seluruh instansi penyelenggara layanan di PLBN Motaain guna menyelesaikan keluhan para eksportir dan importir dimaksud.

"Sebagai pintu masuk ekspor impor Indonesia - Timor Leste, TBI menjadi wajah negara di mata negara lain. Karena itu pelayanan yang mudah, murah, cepat dan transparan harus menjadi hal utama," ujar dia.

Yosua memaparkan, TBI PLBN Motaain berada di Desa Silawan, Kabupaten Belu. TBI itu diresmikan pada September 2023 namun baru mulai berfungsi pada Juli 2026. TBI berfungsi sebagai gerbang utama dan pusat pengendalian logistik, ekspor, serta impor antara Indonesia dan Timor Leste dengan sistem satu atap.

Salah satu sopir ekspedisi lintas batas yang dikonfirmasi secara terpisah membenarkan praktik pungutan liar oleh oknum aparat keamanan.

"Bukan cuman Rp 200.000. Untuk roda enam itu bisa sampai Rp 350.000. Ini sudah sangat menyengsarakan kami orang kecil," kata sumber yang meminta identitasnya tidak ditulis.

Dengan kenaikan itu, lanjut dia, importir di Timor Leste kini merasa resah. Alasannya, pengeluaran itu dibebankan kepada mereka.

"Yang kami paling takutkan kalau mereka stok impor dari Indonesia. Kami semakin menderita," ucap dia.

Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika mengatakan, masih mendalami informasi pungutan liar yang disampaikan oleh Ombudsman NTT. Jika benar dilakukan oleh oknum aparat keamanan, hal itu di luar jangkauan kendali mereka.

"Sebab untuk transaksi resmi di PLBN itu semua langsung disetor ke kas negara. Petugas administrasi di PLBN tidak menerima uang tunai," katanya. Ia pun berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk merespons temuan itu.