Akademisi sekaligus pengamat pertahanan Prof. Connie Rahakundini Bakrie mengkhawatirkan merosotnya kepercayaan rakyat terhadap institusi negara jika surat terbuka 150 guru besar tidak ditanggapi. Surat itu meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara sukarela.
Hal itu disampaikan Connie dalam podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang tayang pada 27 Oktober 2026. Connie merupakan salah satu penggagas surat tersebut bersama 13 inisiator lainnya.
Connie menegaskan pernyataannya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili 149 penanda tangan lainnya. Menurut dia, jika surat itu tidak ditanggapi, kepercayaan rakyat terhadap institusi negara dikhawatirkan semakin menurun.
“Kepercayaan itu tidak pernah bisa diperintah. Trust itu dibangun dan dijaga, jadi tidak bisa by order, tidak bisa sistem komando,” ujarnya.
Ia menilai pihak Kantor Wakil Presiden dan Joko Widodo perlu menyadari bahwa kepercayaan publik merupakan hal terpenting yang harus dijaga.
Connie menjelaskan, surat tersebut tidak hanya dikirim kepada Wakil Presiden, tetapi juga kepada Jokowi dan Presiden yang menjabat, serta sejumlah lembaga negara lain. Pengiriman dilakukan oleh sekretariat forum guru besar.
Surat untuk Jokowi dikirim melalui jasa ekspedisi Tiki ke alamat di Solo. Beberapa lembaga disebut menerima surat lebih lambat dari jadwal.
Menurut informasi sekretariat, batas penandatanganan surat ditutup pada 17 Oktober 2026 pukul 17.00. Setelah itu, terjadi demonstrasi di sejumlah tempat pada 18 Oktober yang mengganggu pengiriman. Ada surat yang baru diterima pada 18 dan 19 Oktober, bahkan 21 Oktober.
Ketika ditanya apakah forum telah mendapat respons langsung dari kantor Wakil Presiden, Connie tidak menyebut adanya tanggapan. Ia menekankan bahwa menanggapi atau tidak merupakan pilihan sukarela pejabat yang bersangkutan.
Baca Juga: PDIP Mulai Bergerak, Buka Dialog soal Polemik Ijazah Gibran
Connie menegaskan surat itu bukan ultimatum dan tidak dapat menjamin gerakan para guru besar berhasil. Permintaan mundur, katanya, bersifat sukarela, bukan perintah hukum, dan tidak sama dengan pemberhentian dari jabatan.
Ia menambahkan, jika Gibran memilih bertahan, bukan berarti pertanyaan yang berkembang di masyarakat otomatis kehilangan relevansi. Yang terpenting, menurut dia, adalah tersedianya ruang klarifikasi yang terbuka dan dapat diuji, terutama terkait pemenuhan persyaratan jabatan dan proses verifikasinya.
