-
-
-
-
-
Cumicumi.com, JAKARTA - Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia mulai mengarah pada sejumlah wilayah potensial. Batam di Kepulauan Riau, Halmahera di Maluku Utara, Kalimantan, dan Sumatera masuk dalam kajian pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Namun, rencana tersebut belum sampai pada tahap penetapan seluruh lokasi pembangunan. Pemerintah masih harus menuntaskan studi kelayakan atau feasibility study (FS) sebelum menentukan proyek yang dapat dilanjutkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah lokasi untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir. Batam menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam perhitungan tersebut.
"Untuk nuklir, lokasi yang masih dalam studi antara lain di Kepri, tepatnya di Batam, untuk mendorong ketahanan energi kita. Ini semua masih dalam tahap perhitungan," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum menetapkan Batam sebagai lokasi final. Kelayakan wilayah masih menjadi pertimbangan sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.
Selain Batam, pemerintah turut mengkaji kemungkinan pengembangan PLTN di Halmahera, Kalimantan, dan Sumatera. Setiap lokasi masih membutuhkan proses penilaian sebelum diputuskan untuk masuk ke tahap berikutnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rencana pengembangan PLTN adalah pemilihan mitra teknologi. Bahlil menyebut Rusia dalam pembahasan mengenai rencana PLTN di Halmahera, meskipun kerja sama tersebut masih dalam tahap kajian.
"PLTN nuklir yang akan di Halmahera itu, itu adalah kerja sama kalau tidak salah, dalam kajian sekarang masih dalam kajian, itu dengan Rusia," kata Bahlil.
Pernyataan tersebut belum menjadi konfirmasi bahwa seluruh rencana pembangunan PLTN di Indonesia akan melibatkan Rusia. Pemerintah masih mempertimbangkan negara yang memiliki kemampuan teknologi nuklir serta pengalaman yang telah teruji.
Dengan demikian, pembahasan mengenai lokasi dan mitra pembangunan masih berjalan beriringan. Penetapan lokasi menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah menentukan kelanjutan proyek.
Pemerintah menempatkan studi kelayakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan apakah rencana pembangunan PLTN dapat dilanjutkan. Selama proses tersebut belum selesai, lokasi yang masuk dalam kajian belum dapat dipastikan menjadi tempat pembangunan.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.
"Kita kaji dulu dan sedang kita pertimbangkan. Kalau sudah lolos FS-nya, baru kita eksekusi," ujarnya.
Proses tersebut juga berkaitan dengan tahapan penetapan lokasi atau tapak pembangunan. Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa proses tender PLTN menunggu penetapan tapak. Setelah lokasi ditentukan, PT PLN (Persero) akan melaksanakan tender untuk menentukan pelaksana proyek.
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan 28 kandidat tapak dan masih mengkaji kemungkinan penambahan lokasi, termasuk opsi pembangkit nuklir terapung. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), target awal pengoperasian PLTN berkapasitas 500 megawatt (MW) berada pada periode 2032–2034.
Yuliot juga menyebut pembangunan PLTN membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga sepuluh tahun. Karena itu, penyiapan lokasi menjadi salah satu tahapan yang perlu dilakukan sebelum proyek dapat direalisasikan.
Pengembangan PLTN menjadi salah satu opsi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah kebutuhan listrik yang terus berkembang. Namun, rencana tersebut masih harus melewati tahapan kajian dan penetapan yang diperlukan.
Pemerintah belum menetapkan seluruh lokasi pembangunan maupun mitra yang akan terlibat untuk setiap proyek. Hasil studi kelayakan dan keputusan mengenai tapak akan menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan rencana tersebut.
Dengan kondisi itu, rencana PLTN di Batam hingga Halmahera masih berada dalam proses pengembangan. Pemerintah kini berfokus pada kajian kelayakan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai pembangunan pembangkit listrik berbasis nuklir di Indonesia.
