Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim kebakaran hutan dan lahan belum berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ariandi Noor mengatakan, hingga saat ini karhutla belum memicu inflasi.
“Alhamdulillah, inflasi tidak juga begitu berefek ya, karena memang arus orang dan barang juga sudah sudah lancar,” kata Ariandi kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/10).
Ia menuturkan, arus distribusi barang hingga saat ini dapat terjaga sehingga harga tetap terkendali. Kenaikan harga biasanya terjadi jika terjadi masalah pada distribusi.
“Pendorong inflasi masih ada apa namanya, perhiasan, emas, gitu ya, tetapi alau volatile food-nya masih masih bisa dikendalikan seperti cabai, bawang. Kemudian harga sayur-mayur masih bisa dikendalikan,” katanya.
Saat ini, menurut dia, Pemprov Kalimantan Selatan belum memperhitungkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan. Ia tak memungkiri aktivitas terganggu akibat asap yang ada.
“Kalau kerugian immaterial kami sudah rasakan ya, karena di beberapa tempat masyarakat terganggu aktivitasnya, ya. Ada asap yang sudah ke mana-mana di beberapa tempat. Ini kerugian untuk materialnya kami belum tahu persis berapa kerugian, belum pernah kita hitung juga dari sisi kerugian evaluasi lingkungan yang rusak ya,” katanya.
Ariandi menyatakan, Pemprov Kalimantan Selatan menunggu perhitungan dari otoritas terkait termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kerugian yang ditimbulkan.
Adapun BPDB Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 4.926 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan selama periode 1 Januari hingga 14 Oktober 2026. Berdasarkan data tersebut, total luas lahan terdampak mencapai 27.202,97 hektare.
Data SIPONGI Kementerian Kehutanan melalui citra satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20 menunjukkan sebanyak 44.741 titik hotspot yang terdeteksi.
