Pemerintah mengklaim mulai menunjukkan hasil dalam upaya menekan kemiskinan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut sekitar 1,1 juta penduduk Indonesia berhasil keluar dari kategori miskin ekstrem.
Dalam acara penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026, Selasa (27/10/2026), Cak Imin memaparkan, jumlah penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem turun dari 2,8 juta jiwa menjadi 1,7 juta jiwa.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, tingkat kemiskinan nasional juga mengalami penurunan dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen.
Baca Juga: PSI Sindir Orang-orang Iri Karier Gibran Loncat Cepat: Prabowo yang Semangat Menggandengnya
Menurut Cak Imin, penurunan tersebut menjadi salah satu capaian dari program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah selama dua tahun terakhir. Pemerintah, kata dia, terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga agar masyarakat miskin tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian.
Salah satu langkah yang ditempuh dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan menyalurkan bantuan dan memberikan perlindungan sosial kepada 26,8 juta keluarga miskin. Cak Imin menegaskan, dukungan tersebut tetap disertai dorongan agar masyarakat mampu mandiri.
"Kita terus bantu dan kita dorong untuk mandiri, termasuk terus menerima perlindungan sosial," ucapnya.
Baca Juga: Dapur MBG Ngeluh Dana Pusat Tak Cair, Ternyata Gegara Tak Patuhi 3 Hal Ini
Meski mengungkapkan capaian tersebut, Cak Imin mengakui masih ada persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Salah satunya adalah pendampingan khusus bagi anak-anak yang menghadapi berbagai persoalan sosial.
Tantangan pemberdayaan masyarakat juga masih besar. Cak Imin menyebut sebanyak 22,93 juta penduduk masih membutuhkan penanganan, sedangkan 9.366 desa masih berstatus tertinggal. Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih membutuhkan kerja berkelanjutan agar hasilnya dapat dirasakan lebih luas.
Karena itu, ia menilai pemerintah tidak bisa bergerak sendiri untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai perlu diperkuat, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pesantren, hingga lembaga filantropi.
Cak Imin berharap kerja sama berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, upaya mengurangi kemiskinan tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai elemen yang dapat mendukung masyarakat meningkatkan taraf hidupnya.
