Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR015 menembus angka Rp 17,007 triliun.
Generasi milenial mendominasi dari sisi jumlah investor pada penerbitan instrumen ini.
Mengutip keterangan resmi DJPPR pada Senin, (26/10), total realisasi penyerapan terdiri atas seri SBR015T2 (tenor dua tahun) sebesar Rp 13,60 triliun dan SBR015T4 (tenor empat tahun) senilai Rp 3,40 triliun.
Dilihat dari sebaran kelompok umur, generasi milenial menjadi pembeli terbanyak dengan porsi 49,84 persen. Generasi X berada di urutan berikutnya sebesar 29,47 persen, disusul baby boomers 13,25 persen, generasi Z 6,77 persen, dan generasi tradisionalis 0,67 persen.
Meski milenial mendominasi kuantitas investor, Generasi X menjadi kontributor nilai pemesanan terbesar dengan porsi 38,38 persen dari total nominal, diikuti baby boomers sebesar 31,97 persen.
DJPPR menjelaskan penetapan tingkat kupon SBR015 telah memperhitungkan dinamika pasar keuangan global dan domestik yang dinamis.
"Kupon sebesar 6,75 persen per tahun untuk tenor dua tahun dan 6,85 persen per tahun untuk tenor empat tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan volatilitas pasar modal, sehingga SBR015 tetap menjadi instrumen investasi yang menarik dan kompetitif," tulis DJPPR, Selasa, (27/10).
Secara akumulatif, penerbitan SBR015 berhasil menjaring 62.529 investor. Rinciannya, 51.702 investor memesan seri SBR015T2, 14.156 investor memilih SBR015T4, serta 3.329 investor membeli kedua seri secara bersamaan.
Berdasarkan demografi profesi, kelompok pegawai swasta mendominasi jumlah investor sebesar 34,36 persen. Namun dari sisi volume pembelian, kelompok wiraswasta mencatatkan kontribusi nominal tertinggi mencapai 32,10 persen.
Partisipasi gender menunjukkan dominasi investor perempuan yang mencapai 58,32 persen dari total investor, dengan nilai pemesanan menyumbang 50,68 persen dari total nilai penjualan.
Masa penawaran SBR015 yang berlangsung pada 28 September hingga 22 Oktober 2026 ini dimanfaatkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
