JAKARTA, DISWAY.ID - Keputusan Indonesia memangkas pasokan gas alam ke Singapura memicu respons dari sejumlah pejabat negara tersebut.
Diplomat senior Singapura, Bilahari Kausikan, menyebut langkah Indonesia sebagai bentuk “intimidasi”.
Namun, ia menilai kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar bagi Indonesia dibandingkan dengan gangguan yang dirasakan Singapura.
Pernyataan tersebut disampaikan Kausikan melalui akun Facebook-nya, sebagaimana dilaporkan Reuters. Ia menilai dampak kebijakan pemangkasan pasokan gas terhadap Indonesia bisa berlangsung lebih lama daripada ketidaknyamanan yang mungkin dialami Singapura.
“Dampak yang harus ditanggung Indonesia akan jauh, jauh lebih lama terasa dibandingkan dengan sedikit ketidaknyamanan yang mungkin kita alami,” tulis Kausikan.
Menurutnya, pasokan gas yang diterima Singapura dari Indonesia hanya mencakup sekitar 2 persen dari total konsumsi gas negara tersebut. Karena itu, ia menilai dampak langsung pemangkasan pasokan tersebut terhadap Singapura relatif terbatas.
Kausikan juga menyoroti bahwa pasokan gas ke Malaysia, berdasarkan keterangannya, sejauh ini belum mengalami pengurangan serupa.
Ia menyebut Singapura patut merasa beruntung karena tetap memperoleh prioritas pasokan meskipun terdapat kedekatan emosional antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun.
BACA JUGA:Panas! Ekspor Gas Dipangkas, Singapura Singgung 'Potong' Kabel Internet Indonesia
Ia turut menyinggung kemungkinan dampak kebijakan tersebut terhadap persepsi publik di Indonesia. Menurut Kausikan, persoalan kepercayaan publik dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika Indonesia menghadapi tekanan nilai tukar rupiah dan pelemahan pasar saham.
Meski demikian, pernyataan Kausikan merupakan pandangan pribadi yang disampaikannya melalui media sosial. Penilaiannya mengenai dampak ekonomi dan kepercayaan publik perlu dibedakan dari dampak langsung yang benar-benar terukur akibat perubahan pasokan gas.
Indonesia menyatakan akan memangkas pengiriman gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD), mulai 24 Oktober 2026.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri.
Langkah tersebut berkaitan dengan pasokan gas melalui jaringan pipa dari wilayah Natuna dan Sumatra. Regulator hulu minyak dan gas Indonesia, SKK Migas, menyatakan bahwa pengurangan pasokan tersebut hanya berdampak pada Singapura karena jaringan pipa ekspor yang dimaksud terhubung langsung dengan negara tersebut.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap ketahanan energi nasional. Pemenuhan kebutuhan domestik menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya energi, termasuk gas alam yang selama ini dipasok ke pasar luar negeri.
- 1
- 2
- 3
- »
