Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir alias Tata menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan sore ini. Dalam pertemuan itu, Tata mengatakan bahwa korban pertama kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah warga negara Indonesia (WNI).
"Izinkan saya menegaskan hal ini. Korban pertama dari kebakaran ini adalah rakyat Indonesia sendiri," kata Tata dalam joint press statment di Kemenlu, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Tata menyebut, para korban itu merupakan petani hingga anak-anak di kawasan yang terdampak. Katanya warga di sana sudah menghirup kabut asap lebih dulu ketimbang lainnya.
"Merekalah para petani kita, anak-anak kita, dan keluarga kita di Sumatra dan Kalimantan yang harus menghirup asap terlebih dahulu," tegasnya.
Tata mengatakan, Presiden Prabowo saat ini telah menjadikan penanganan kebakaran ini sebagai prioritas utama nasional. Sehingga penanganan karhutla menjadi lebih intensif.
"Dan hal ini telah saya sampaikan dengan sangat jelas kepada Menteri Vivian. Beliau (Prabowo) telah menginstruksikan untuk mengintensifkan, mengoordinasikan dengan lebih baik, dan mempertahankan respons nasional, serta mengerahkan seluruh sumber daya nasional yang ada untuk memadamkan api," katanya.
Tata mengatakan, upaya pemerintah RI dalam penanganan karhutla mulai dari water bombing, penggunaan es kering, hingga modifikasi cuaca. Katanya berbagai teknologi dikerahkan untuk memadamkan api di sana.
"Kita akan terus menggunakan seluruh teknologi yang tersedia untuk memadamkan api. Namun sekali lagi, faktor alam sangat menentukan keberhasilan kita. Karena seperti yang Anda ketahui, tantangan saat ini adalah fenomena El Nino yang parah," ucapnya.
Tak hanya itu, Tata juga menyebut pemerintah RI telah mengerahkan puluhan ribu personel untuk menanggulangi karhutla. Dia menegaskan, pemerintah bertekad melindungi rakyat sendiri dan rakyat negara tetangga.
"Saya juga telah menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Vivian bahwa kita telah mengerahkan sekitar 71.000 personel darat dan sekitar 51 unit udara yang telah dimobilisasi di seluruh provinsi prioritas. Personel dan armada tambahan pun sedang dipersiapkan untuk dikerahkan. Namun ketahuilah, ketika kami melindungi rakyat kami sendiri, kami juga sekaligus melindungi tetangga dan kawasan kita," ungkapnya.
Tata mengaku paham dengan kekhawatiran dari negara tetangga. Untuk itu dia mengatakan pemerintah RI siap mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara tetangga.
"Kami memahami kekhawatiran negara tetangga kami dan mengapresiasi tawaran bantuan yang diberikan. Tawaran-tawaran ini akan dipertimbangkan oleh otoritas terkait di Indonesia sesuai dengan kebutuhan di lapangan," katanya.
"Kita akan terus bekerja melalui saluran ASEAN yang telah ada, termasuk Perjanjian ASEAN tentang ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution," katanya.
(tsy/azh)
