Pantau - Pemerintah menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional pada 2026 berhasil ditekan hingga mencapai 4,65 persen, yang diklaim sebagai tingkat pengangguran terendah sejak 1994.
Capaian tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Haryo menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan ketenagakerjaan nasional sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan ekonomi.
"Pemerintah terus memantau dinamika ketenagakerjaan sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan ekonomi. Capaian TPT 4,65 persen ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dorongan sektor riil dan investasi dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja," kata Haryo.
Menurut pemerintah, penurunan tingkat pengangguran tersebut mencerminkan hasil berbagai program yang diarahkan untuk mendorong aktivitas sektor riil, meningkatkan investasi, serta memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi.
Angka Pengangguran 2026 Mendekati Capaian Terendah pada 1994Berdasarkan metodologi yang mengacu pada standar Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah penganggur terhadap keseluruhan angkatan kerja.
Haryo menyebut capaian TPT sebesar 4,65 persen pada 2026 menunjukkan kemampuan pasar kerja nasional dalam menyerap tenaga kerja di tengah pertumbuhan jumlah angkatan kerja.
Angka tersebut mendekati tingkat pengangguran pada 1994 yang tercatat sebesar 4,36 persen.
Pemerintah menilai kondisi tersebut sebagai salah satu capaian penting dalam perkembangan ketenagakerjaan nasional selama lebih dari tiga dekade terakhir.
Penurunan tingkat pengangguran juga disebut mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang berlangsung secara konsisten melalui peningkatan aktivitas usaha dan investasi.
Angkatan Kerja Indonesia Capai 155,41 Juta OrangPemerintah mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia pada 2026 mencapai sekitar 155,41 juta orang.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan basis angkatan kerja pada era 1990-an yang berada pada kisaran 83,32 juta orang.
Dengan demikian, jumlah angkatan kerja nasional bertambah sekitar 72,09 juta orang atau meningkat sekitar 86,5 persen dibandingkan periode tersebut.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia menghadapi kebutuhan penciptaan dan penyerapan lapangan kerja yang jauh lebih besar dibandingkan tiga dekade sebelumnya.
Haryo menilai kemampuan menekan tingkat pengangguran di tengah peningkatan jumlah angkatan kerja merupakan indikasi bertambahnya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja baru.
"Mampu menekan TPT hingga mendekati level terendah di tengah basis angkatan kerja yang melonjak masif menegaskan pesatnya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi," kata Haryo.
Pemerintah menyebut perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan investasi dalam negeri.
Pengangguran Pernah Tembus 11,24 Persen pada 2005Dalam perkembangan historis ketenagakerjaan nasional, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pernah mencapai 11,24 persen pada 2005.
Tingginya angka pengangguran pada periode tersebut dikaitkan dengan lemahnya penyerapan tenaga kerja dan tekanan ekonomi domestik setelah krisis moneter.
Kondisi ketenagakerjaan nasional kembali menghadapi tekanan besar pada 2020 ketika pandemi COVID-19 mengganggu aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Pada periode tersebut, tingkat pengangguran terbuka Indonesia tercatat mencapai 7,07 persen.
Dibandingkan kondisi pada 2020, tingkat pengangguran sebesar 4,65 persen pada 2026 menunjukkan penurunan sebesar 2,42 poin persentase.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada 2005 sebesar 11,24 persen, TPT nasional pada 2026 telah menurun sebesar 6,59 poin persentase.
Pemerintah menilai tren penurunan tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi, peningkatan aktivitas usaha, serta penguatan daya saing industri nasional.
Pemerintah Siapkan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Keterampilan PekerjaMeski tingkat pengangguran nasional telah menurun, pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Salah satu langkah yang akan terus didorong adalah pelaksanaan program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memperkuat program peningkatan keterampilan atau upskilling bagi pekerja agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pasar kerja.
Pemerintah juga akan mendorong peningkatan utilisasi industri untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat penyerapan tenaga kerja di sektor produktif.
Kebijakan tersebut diarahkan agar pertumbuhan lapangan kerja tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas.
Haryo menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus mempertahankan tingkat pengangguran pada angka rendah, tetapi juga memastikan kesempatan kerja yang tersedia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui program pelatihan vokasi, upskilling, dan peningkatan utilisasi industri. Fokus kita bukan hanya mempertahankan angka pengangguran di tingkat rendah, tetapi juga memastikan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas serta berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat," tutur Jubir Haryo.
