Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melakukan pertemuan hari ini. Keduanya membahas berbagai isu krusial terkait keuangan, mulai dari anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera hingga bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera ini menjelaskan, salah satu topik yang dibahas yakni pembiayaan penanganan pascabencana Sumatera pada 2027.
Dalam dokumen rencana induk, proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) tersebut berlangsung dari 2026 hingga 2028.
"Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan itu juga membahas daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Tito dan Suahasil berupaya mencari solusi sekaligus mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.
Tito menyebutkan, nantinya akan dibentuk tim teknis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri untuk membahas solusi atas persoalan tersebut.
"Terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen, meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya," jelasnya.
Tito dan Suahasil juga membahas pemberian insentif fiskal yang merupakan bagian dari upaya Kemendagri dalam memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berprestasi berdasarkan berbagai kategori penilaian. Pemberian bantuan tersebut dinilai mampu membangun iklim kompetitif antarkepala daerah.
Sementara itu, Suahasil menekankan pentingnya menyelesaikan berbagai program rehab-rekon pascabencana Sumatera yang telah dianggarkan pada 2026. Ia juga menekankan pentingnya mempersiapkan berbagai kebutuhan dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027 dan 2028.
"Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027," jelasnya.
Suahasil menegaskan, pihaknya terus memastikan ketersediaan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera sesuai dengan rencana induk. Hal ini penting untuk memastikan seluruh program penanganan pascabencana Sumatera terlaksana dengan baik.
"Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai," pungkasnya.
(anl/ega)
