Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempercepat berbagai riset strategis. Langkah ini dilakukan agar hasil riset dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, percepatan riset mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi modifikasi cuaca. BRIN berkolaborasi dengan BMKG, BNPB, Kementerian Kehutanan, dan TNI Angkatan Udara menggunakan teknologi dry ice.
“Kegiatan ini sudah berlangsung. Alhamdulillah, sejumlah wilayah pun sudah mengalami hujan,” kata Arif di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Baca Juga :
BRIN Lapor Prabowo Limbah Sawit Berpotensi Hasilkan Listrik“Jika potensi POME dan tandan kosong kelapa sawit dimanfaatkan dan dikonversi menjadi listrik, kapasitas energi yang dapat dihasilkan diperkirakan mencapai 3,9 gigawatt,” ujar Arif.
Guna mendukung efisiensi energi, BRIN mengembangkan teknologi Metal-Organic Framework (MOF) untuk penyimpanan gas. Inovasi ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor LPG yang mencapai Rp97 triliun per tahun.
Di sektor lingkungan, BRIN berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta perguruan tinggi untuk mengolah sampah tingkat rumah tangga. Riset ini diarahkan agar dapat segera diterapkan secara mendasar di tingkat desa.
“Bapak Presiden mengarahkan agar teknologi untuk skala rumah tangga dan desa segera diimplementasikan sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ucap Arif.
Kepala BRIN Arif Satria. Foto: tim media Prabowo.
Pada sektor kesehatan, BRIN mendapat arahan untuk mempercepat pengembangan vaksin malaria bersama Kementerian Kesehatan dan Bio Farma. Riset ini ditargetkan rampung tiga tahun lebih cepat dari jadwal semula.
“Kami berharap, dengan dukungan penuh dari beliau, pengembangan vaksin tersebut dapat dipercepat hingga tiga tahun dari jadwal yang seharusnya, khususnya untuk vaksin malaria,” kata Arif.
Untuk kemandirian obat nasional, BRIN turut menyiapkan 19 kandidat obat herbal menuju status fitofarmaka. Proses ini melibatkan uji klinis ketat bersama Kementerian Kesehatan dan BPOM.
