MIND ID Setor Pajak dan Dividen Rp32,82 Triliun, Hilirisasi Didorong Perkuat Penerimaan Negara

Jakarta: Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID mencatat kontribusi kepada negara sebesar Rp32,82 triliun sepanjang 2025 melalui pembayaran dividen, pajak, dan kewajiban lainnya. Kontribusi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mineral nasional, yang turut diperkuat melalui peningkatan produksi dan pengembangan industri hilir.

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan 2025, MIND ID mencatat nilai ekonomi yang dihasilkan (Generated Economic Value) sebesar Rp185,16 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp180,30 triliun telah didistribusikan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara, mitra kerja, dan masyarakat.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyampaikan potensi ekonomi sektor pertambangan Indonesia masih dapat dioptimalkan untuk memperkuat penerimaan negara. Karena itu, perseroan terus mendorong peningkatan produksi, percepatan hilirisasi, perbaikan tata kelola, serta pengembangan ekosistem industri yang terintegrasi.

"Optimalisasi penerimaan negara akan semakin optimal melalui pengelolaan sumber daya alam yang dikelola langsung melalui entitas milik Negara. Dengan dukungan kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan, MIND ID berkomitmen terus memperkuat kontribusi bagi negara melalui pengelolaan sumber daya mineral yang semakin terintegrasi, penguatan hilirisasi, dan pengembangan industri bernilai tambah," jelasnya dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI.
  Hilirisasi perkuat nilai tambah mineral Pengembangan industri hilir menjadi salah satu langkah Grup MIND ID untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri. Sejumlah proyek strategis dikembangkan, mulai dari ekosistem bauksit-alumina-aluminium terintegrasi, pemurnian dan pencetakan emas logam mulia, hingga ekosistem baterai kendaraan listrik.

Pengembangan proyek tersebut diarahkan untuk memperluas basis industri nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah domestik dan kontribusi ekonomi bagi negara.

Maroef menekankan masih terdapat ruang yang besar untuk memperkuat kontribusi MIND ID dalam pengelolaan komoditas strategis nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi dan percepatan proyek hilirisasi yang menjadi fondasi penciptaan nilai tambah nasional.
 

Menurut Maroef, penguatan peran BUMN di sektor mineral tidak semata-mata bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan. Pengelolaan sumber daya alam juga diarahkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong penguasaan teknologi, dan memperbesar penerimaan negara di dalam negeri.

"Kami siap menjalankan mandat yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, DPR, dan MIND ID, kami meyakini kekayaan mineral Indonesia dapat menjadi fondasi yang semakin kuat bagi memperkuat kedaulatan ekonomi dan kemakmuran rakyat," jelas Maroef.
  Libatkan pemasok lokal dalam rantai pasok Kontribusi ekonomi MIND ID juga tercermin dari keterlibatan pelaku usaha lokal dan domestik dalam rantai pasok pertambangan. Division Head of Sustainability MIND ID Binahidra Logiardi menyampaikan bahwa lebih dari 90 persen pemasok Grup berasal dari pelaku usaha lokal dan domestik.

Keterlibatan tersebut mencakup berbagai tahapan kegiatan, mulai dari eksplorasi hingga pemasaran produk, termasuk penyediaan bahan bakar, alat berat, suku cadang, layanan kontraktor, dan distribusi.

"Dari sisi rantai pasok dan aspek sosial, kami melihat keterlibatan pemasok lokal dan domestik sangat penting. TKDN menjadi salah satu ukuran pencapaian operasi dan bisnis kami," ujar Binahidra.

Menurutnya, pelibatan pemasok dalam negeri tidak hanya mendukung perekonomian daerah, tetapi juga membantu memitigasi risiko gangguan pasokan dan meningkatkan efektivitas operasional.

"Sebagai BUMN, kami adalah agent of development sehingga dampak ekonomi menjadi sangat penting. Kami mendukung program pemerintah untuk mendorong kedaulatan ekonomi nasional," ucap Binahidra.
 

Melalui keterlibatan pelaku usaha nasional, manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan tidak hanya berasal dari produksi mineral, tetapi juga dirasakan industri pendukung dan masyarakat di sekitar wilayah operasi Grup MIND ID, yang tersebar dari Sumatra Utara hingga Papua Tengah.
  Perkuat tata kelola pertambangan nasional Penguatan pengelolaan mineral nasional sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya MIND ID dan seluruh anggota grup untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional, mempercepat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah, serta mengoptimalkan manfaat sumber daya alam bagi negara.

Komisi XII DPR RI juga mendukung MIND ID untuk memperoleh kepastian penerapan Domestic Market Obligation (DMO) serta memperkuat tata niaga komoditas strategis, seperti emas, agar semakin transparan, berkeadilan, dan mampu meningkatkan penerimaan negara.

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menegaskan bahwa pembentukan MIND ID sejak awal diarahkan untuk mengubah pengelolaan mineral dari sekadar aktivitas ekstraksi menjadi industri yang mampu menciptakan nilai tambah bagi Indonesia.

"Bahwa negara menguasai sumber daya alam, diolah sendiri, menjadi industri, menciptakan nilai tambah, sampai tujuannya adalah kemakmuran rakyat," kata Gunhar.

Penguatan produksi, pengembangan industri hilir, dan perbaikan tata kelola menjadi bagian dari upaya MIND ID untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mineral nasional sekaligus memperbesar manfaat ekonominya bagi negara dan masyarakat.