Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memetakan persoalan operasional perbatasan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akses dokumen perjalanan bagi masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor Leste. Maruli berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki penyediaan paspor gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” kata Maruli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Arahan tersebut mencakup rencana fasilitasi paspor gratis, pengelolaan sampah, serta pendataan kebutuhan jembatan dan air bersih yang disampaikan secara daring, pada Selasa (27/10).
Selain akses dokumen perjalanan, Maruli menyoroti pengelolaan sampah di kawasan PLBN. Ia mengusulkan penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Kepala BNPPDT identifikasi kebutuhan pembangunan perbatasan di Miangas
Maruli juga menyampaikan rencana pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar. Penerapannya perlu mempertimbangkan regulasi serta kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengelolaan sampah di kawasan perbatasan.
Di sisi lain, Maruli meminta para kepala PLBN memperluas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan akses infrastruktur.
“Penambahan daerah terpencil juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Maruli meminta pendataan jembatan dan sarana air bersih di wilayah masing-masing untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia secara khusus menyoroti pembangunan jembatan sederhana dengan panjang sekitar 15 meter yang berpotensi dikerjakan melalui kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.
“Jadi, untuk program jembatan dan air bersih, tolong didata di daerah-daerah. Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini,” tutur Maruli.
Baca juga: BNPPDT prioritaskan program ekonomi berdampak nyata di perbatasan
Maruli mengapresiasi kinerja para kepala PLBN yang telah memaparkan kondisi lapangan dan berbagai kendala di wilayah masing-masing. Laporan tersebut menjadi bahan untuk merumuskan solusi sesuai dengan persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan.
“Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” ujarnya.
Maruli berharap masukan dari para kepala PLBN dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja BNPPDT sekaligus memperkuat pelayanan bagi masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Saat ini, BNPPDT mengelola 15 PLBN terpadu yang tersebar di kawasan perbatasan Indonesia. Melalui identifikasi persoalan dan pemetaan kebutuhan warga, BNPPDT berupaya memastikan program penanganan perbatasan semakin tepat sasaran dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: BNPPDT tindak lanjuti usulan pemenuhan hak anak di perbatasan
Baca juga: Maruli tinjau progres pembangunan dua jembatan di Amfoang Barat Daya
Baca juga: BNPPDT lanjutkan pembangunan perbatasan dan daerah terpencil
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akses dokumen perjalanan bagi masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor Leste. Maruli berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki penyediaan paspor gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” kata Maruli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Arahan tersebut mencakup rencana fasilitasi paspor gratis, pengelolaan sampah, serta pendataan kebutuhan jembatan dan air bersih yang disampaikan secara daring, pada Selasa (27/10).
Selain akses dokumen perjalanan, Maruli menyoroti pengelolaan sampah di kawasan PLBN. Ia mengusulkan penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Kepala BNPPDT identifikasi kebutuhan pembangunan perbatasan di Miangas
Maruli juga menyampaikan rencana pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar. Penerapannya perlu mempertimbangkan regulasi serta kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengelolaan sampah di kawasan perbatasan.
Di sisi lain, Maruli meminta para kepala PLBN memperluas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan akses infrastruktur.
“Penambahan daerah terpencil juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Maruli meminta pendataan jembatan dan sarana air bersih di wilayah masing-masing untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia secara khusus menyoroti pembangunan jembatan sederhana dengan panjang sekitar 15 meter yang berpotensi dikerjakan melalui kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.
“Jadi, untuk program jembatan dan air bersih, tolong didata di daerah-daerah. Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini,” tutur Maruli.
Baca juga: BNPPDT prioritaskan program ekonomi berdampak nyata di perbatasan
Maruli mengapresiasi kinerja para kepala PLBN yang telah memaparkan kondisi lapangan dan berbagai kendala di wilayah masing-masing. Laporan tersebut menjadi bahan untuk merumuskan solusi sesuai dengan persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan.
“Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” ujarnya.
Maruli berharap masukan dari para kepala PLBN dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja BNPPDT sekaligus memperkuat pelayanan bagi masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Saat ini, BNPPDT mengelola 15 PLBN terpadu yang tersebar di kawasan perbatasan Indonesia. Melalui identifikasi persoalan dan pemetaan kebutuhan warga, BNPPDT berupaya memastikan program penanganan perbatasan semakin tepat sasaran dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: BNPPDT tindak lanjuti usulan pemenuhan hak anak di perbatasan
Baca juga: Maruli tinjau progres pembangunan dua jembatan di Amfoang Barat Daya
Baca juga: BNPPDT lanjutkan pembangunan perbatasan dan daerah terpencil
