jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) 3T Indonesia mempertanyakan belum adanya kepastian operasional terhadap 480 dapur MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang telah di-launching pada 2 Oktober 2026 lalu.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Dapur MBG 3T Indonesia, Hilarius Onesimus M. Jong, SH., MH., menyampaikan keprihatinan karena hingga hari ini dapur-dapur tersebut belum beroperasi dan anak-anak di wilayah 3T belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA: Andre Gerindra Sebut Penolakan MBG Hanya Ada di Jakarta, Suara Daerah Banyak Menerima
"Menurut data dan informasi yang kami terima, 480 dapur MBG 3T yang telah melaksanakan launching pada 2 Oktober 2026, tetapi hingga hari ini belum juga beroperasi," ujar Hilarius di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Dia mempertanyakan alasan dilakukannya launching jika operasionalnya tidak kunjung dijalankan, sementara pelayanan MBG saat ini lebih banyak menyasar daerah perkotaan.
BACA JUGA: Pakar Sebut Rakyat Berharap Kejagung Tuntut Maksimal Koruptor MBG
"Untuk apa 480 dapur tersebut di-launching apabila sampai sekarang anak-anak di wilayah 3T belum menerima manfaat? Yang kita lihat hari ini pelayanan MBG lebih banyak di daerah perkotaan sedangkan dapur di wilayah 3T dibiarkan tanpa kepastian operasional," tegasnya.
Hilarius menyoroti ketimpangan penerimaan manfaat antara anak di kota dan di pelosok.
BACA JUGA: Markdata Ungkap Publik Tidak Meminta MBG Dihentikan, tetapi Dibenahi
Dia mempertanyakan apakah anak-anak di wilayah 3T harus terus menunggu hanya karena tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
"Kenapa cuma anak-anak di kota sudah dapat menikmati makanan bergizi, sedangkan anak-anak di pelosok hanya melihat bangunan dapur yang berdiri tanpa ada kepastian kapan mereka dapat menikmati makanan bergizi? Apakah mereka kurang penting dibandingkan anak-anak di perkotaan?" tanyanya.
Dia menegaskan pertanyaan tersebut bukan untuk mempertentangkan anak kota dengan anak daerah, karena semua anak Indonesia berhak memperoleh manfaat program yang sama.
Namun, pemerintah seharusnya memberikan prioritas kepada daerah 3T yang memiliki tantangan geografis, distribusi, dan logistik yang lebih berat.
"Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak diukur dari jumlah dapur yang diumumkan telah launching. Ukuran keberhasilannya adalah saat makanan bergizi benar-benar sampai kepada anak-anak yang menjadi sasaran program. Jangan sampai bangunan telah berdiri, anggaran telah dibicarakan, dan seremoni telah dilaksanakan, tetapi anak-anak yang paling membutuhkan justru tetap tidak menerima apa pun," ujarnya.
Asosiasi menegaskan tetap mendukung keberlanjutan program MBG sebagai program pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak Indonesia. Namun dukungan tersebut tidak berarti diam ketika pelaksanaan di wilayah 3T menghadapi ketidakpastian berkepanjangan.
"Dukungan terhadap program tidak berarti kami akan diam ketika pelaksanaan di wilayah 3T menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan dan berpotensi merugikan mitra serta penerima manfaat," pungkas Hilarius.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
