Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) di Jakarta membuka akses pelayanan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta.
Sebab menurut dia, fasilitas kesehatan di Jakarta memiliki infrastruktur yang cukup lengkap untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Saya menyampaikan kepada jajaran kepala-kepala atau direktur-direktur rumah sakit maupun kepala puskesmas dan juga puskesmas pembantu, kita di Jakarta harus membuka diri bagi siapa pun,” kata Pramono,” ujar Pramono dalam acara Hospital Leadership for TB Elimination: Jakarta Menuju Eliminasi TBC 2030 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/10).
Karena itu, ia meminta rumah sakit, puskesmas, hingga puskesmas pembantu tidak hanya melayani warga yang memiliki identitas kependudukan Jakarta.
“Tidak hanya bagi warga yang ber-KTP Jakarta, karena infrastrukturnya sudah cukup baik dan lengkap,” lanjutnya.
Pramono menyampaikan hal tersebut saat membahas upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Jakarta bersama jajaran Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Pramono menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah mencapai target eliminasi TBC di Jakarta pada 2030.
Ia menilai, Jakarta memiliki infrastruktur kesehatan yang cukup lengkap untuk mendukung upaya tersebut.
“Jakarta mempunyai 197 rumah sakit. 31 rumah sakit adalah RSUD, 44 puskesmas, 292 puskesmas pembantu. Sebenarnya infrastrukturnya sudah cukup lengkap dan kuat untuk menangani ini,” jelasnya.
Dengan dukungan infrastruktur tersebut, ia menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk mendukung langkah Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
“Pemerintah DKI Jakarta men-support, memberikan dukungan sepenuhnya untuk itu apa yang akan bapak (Wamenkes Benjamin) lakukan bersama dengan Dinas Kesehatan, sepenuhnya kami akan memberikan dukungan,” tegas Pramono.
