JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Keselarasan visi dan langkah diperlukan agar kebijakan Presiden dapat diterjemahkan menjadi program yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Enggak mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau masing-masing berbeda. Nomor utama yang paling penting adalah bagaimana kita harus bergerak bersama membangun narasi dan orkestrasi menuju 2045," ujar Bima saat menghadiri acara 2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
BACA JUGA:Kemendagri Dorong Penguatan Peran Karang Taruna sebagai Penggerak Pembangunan Nasional
Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) agar arah kebijakan dan program pembangunan sejalan dengan prioritas nasional.
Upaya ini dilakukan melalui retret kepala daerah, pembinaan, dan koordinasi berkelanjutan untuk memperkuat kesamaan visi serta memastikan pelaksanaan kebijakan di daerah berjalan efektif.
Menurutnya, sinkronisasi pembangunan juga perlu diwujudkan melalui penguatan ekonomi daerah berbasis potensi wilayah sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, seperti sektor pangan, perdagangan, dan jasa.
Kepala daerah perlu mengenali sektor unggulan dan membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi, konsumsi, serta berbagai aktivitas ekonomi agar mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja.
BACA JUGA:Dari Bekasi hingga Medan, Kemendagri Siapkan 8 Wilayah untuk Olah Sampah Jadi Listrik
"Economic growth is not only about government spending, bukan. Bukan hanya membelanjakan uang negara saja, bukan. Pertumbuhan ekonomi adalah produksi. Pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi. Pertumbuhan ekonomi adalah membawa ekosistem," tegasnya.
Dalam menjaga stabilitas ekonomi, kata Bima, Kemendagri turut mengawal pengendalian inflasi melalui koordinasi rutin bersama Pemda.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang memengaruhi harga, terutama terkait produksi dan distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, pengendalian inflasi dapat mendukung terjaganya daya beli sekaligus keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
BACA JUGA:Blokir Celah Kecurangan Haji, Kemenhaj dan Kemendagri Padukan Data Dukcapil dan Siskohat
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan pelaksanaan program prioritas Presiden dengan potensi dan kebutuhan daerah.
- 1
- 2
- »
