Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro mengapresiasi peran Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam memperjuangkan pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Upaya Andre membangun komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera Barat.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan pra-sosialisasi dan dialog pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi di Kota Padang Panjang, Rabu (28/10/2026). Dalam kegiatan yang dihadiri Andre Rosiade, Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, serta tokoh adat dan masyarakat itu, perjuangan menghadirkan proyek tol menjadi salah satu perhatian utama.
Kehadiran Andre dalam proses sosialisasi tersebut memperlihatkan keterlibatannya tidak hanya dalam memperjuangkan dukungan anggaran di tingkat pusat, tetapi juga dalam mengawal komunikasi dengan masyarakat yang berpotensi terdampak pembangunan.
Andre sebelumnya menjelaskan bahwa dirinya secara langsung meminta Presiden Prabowo agar pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi mendapatkan dukungan pemerintah. Presiden kemudian memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Nilai perencanaan pembangunan tol itu disebut mencapai sekitar Rp 29 triliun, di luar pembebasan lahan.
Bagi Sumatera Barat, pembangunan ini dinilai penting untuk mengatasi keterbatasan konektivitas, terutama ketika jalur utama seperti Lembah Anai mengalami kerusakan akibat bencana. Tol tersebut diharapkan menjadi jalur alternatif yang memperlancar perjalanan masyarakat sekaligus menjaga distribusi logistik antardaerah.
Dalam kesempatan itu, Koentjoro juga menyoroti pentingnya komunikasi dan pendataan yang akurat sebelum pembangunan memasuki tahapan berikutnya. Ia menyampaikan bahwa masukan masyarakat, termasuk mengenai status pemilik dan penggarap lahan, akan menjadi bahan evaluasi Hutama Karya agar proses sosialisasi dan konsultasi publik dapat berjalan lebih baik.
Sementara itu, Andre menegaskan bahwa perjuangan memperoleh dukungan pemerintah pusat harus diikuti dengan penyelesaian persoalan masyarakat di lapangan. Ia meminta agar rencana trase, lahan pertanian, sistem irigasi, akses antarkampung, dan mekanisme ganti kerugian dibahas secara terbuka bersama warga.
“Saya sampaikan kepada Pak Presiden, tolong bangun tol itu untuk Sumatera Barat. Alhamdulillah, beliau memahami kebutuhan kita dan memerintahkan Menteri PU untuk menindaklanjutinya,” ujar Andre.
Ia menambahkan, pembangunan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat. Karena itu, dialog dengan warga Padang Panjang menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi persoalan sejak dini dan mencari solusi bersama sebelum proses pembangunan berjalan lebih jauh.
“Saya tidak ingin masyarakat dirugikan. Kalau ada persoalan trase, mari kita diskusikan. Kalau ada sawah dan irigasi yang terdampak, harus dicarikan solusinya. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi Sumatera Barat tanpa mengabaikan hak masyarakat,” tegasnya.
Sosialisasi lanjutan direncanakan berlangsung pada pertengahan November 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, Hutama Karya, Kementerian PU, ATR/BPN, serta unsur terkait lainnya.
Melalui perjuangan anggaran di tingkat pusat dan dialog langsung di daerah, pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi diharapkan dapat memperkuat konektivitas Sumatera Barat sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang berada di sekitar rencana trase jalan tol.
