Pengalihan pengadaan impor bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah, dan liquefied petroleum gas (LPG) dari PT Pertamina ke Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dianggap belum tentu meningkatkan efisiensi pengadaan energi nasional.
Perubahan mekanisme tersebut justru dinilai berisiko memperpanjang proses pengadaan dan mengganggu kepastian pasokan apabila pemerintah tidak mampu menyederhanakan prosedur administrasi serta memperkuat kapasitas operasional lembaga pelaksana.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai langkah ini berisiko memperbesar keterlibatan birokrasi dalam kegiatan komersial. Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong Pertamina memperbaiki proses pengadaan daripada mengambil alih peran tersebut.
Fahmy menilai perubahan pelaksana pengadaan dari Pertamina ke Lemigas tidak serta-merta mempercepat proses impor ke depannya. Perubahan kewenangan ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menjelaskan skema tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026.
“Saya kira Lemigas belum begitu berpengalaman dalam pengadaan. Proses bisnisnya tidak semakin cepat dari saat ini, dan bisa jadi malah semakin lama,” kata Fahmy saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (27/10).
Keterbatasan pengalaman tersebut dinilai berpotensi memperpanjang proses pengadaan karena lembaga tersebut perlu menyesuaikan diri dengan mekanisme perdagangan minyak internasional.
Selain persoalan waktu, Fahmy menyoroti risiko hukum yang dapat muncul apabila pengadaan melalui skema antarpemerintah atau government-to-government (G2G) menimbulkan sengketa dengan pemasok internasional.
Ia menilai keterlibatan pemerintah secara langsung dalam kontrak pengadaan dapat memperbesar eksposur negara terhadap risiko hukum dan konsekuensi finansial.
Dalam mekanisme antarbisnis atau business-to-business (B2B), perusahaan menjadi pihak yang terikat dalam kontrak komersial. Namun, dalam skema yang melibatkan pemerintah secara langsung, sengketa berpotensi membawa konsekuensi yang lebih luas bagi negara, bergantung pada pihak yang menandatangani kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku.
Fahmy juga mengkhawatirkan keterlibatan birokrasi dalam pengadaan impor energi dapat meningkatkan risiko penyimpangan. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan, terutama dalam penentuan pemasok, negosiasi harga, serta pelaksanaan kontrak.
“Kalau tetap dipaksakan, maka justru akan memperlambat proses dalam pengadaan dibanding kalau dilakukan oleh Pertamina. Kemudian potensi korupsi dalam impor minyak bisa semakin besar,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah tidak mengambil alih langsung proses bisnis pengadaan impor minyak melalui Lemigas. Fahmy mencontohkan Arab Saudi yang menjalankan perdagangan minyak melalui perusahaan minyak nasional Saudi Aramco, sedangkan pemerintah berperan mengatur kebijakan dan perdagangan energi.
Menurut Fahmy, pemerintah dapat mendorong Pertamina mempercepat proses pengadaan impor minyak tanpa harus menggantikan peran perusahaan migas pelat merah tersebut. “Seharusnya mendorong Pertamina untuk lebih optimal, bukan ikut main menggantikan Pertamina,” ujarnya.
Lemigas Impor Minyak RusiaBadan Layanan Umum (BLU) Lemigas sebelumnya telah mengurus proses impor minyak mentah dari Rusia pada Juni lalu. Kesepakatan impor minyak mentah ini merupakan bagian dari kerja sama antarpemerintah (G2G) yang telah disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Kita kan sudah deal secara pemerintah ke pemerintah (G2G) antara Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Kontrak sudah ditandatangani, impor akan dilakukan oleh BLU Kementerian ESDM, Lemigas,” kata Bahlil saat ditemui dalam acara Energy Forum, Kamis (25/6).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proses impor tahap dua minyak mentah (crude) asal Rusia sudah mulai berjalan. Kendati demikian, Bahlil tidak menyebut berapa volume impor tahap kedua tersebut.
Bloomberg melaporkan bahwa 770 ribu barel minyak mentah asal Rusia telah dikirim dari Kozimo Rusia menggunakan kapal tanker Sierra pada 29 Juni lalu. Berdasarkan data kepabeanan yang dihimpun Big Trade Data, nilai impor minyak mentah ini mencapai US$ 75 juta. Minyak tersebut dikirim ke Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur.
Bloomberg menyebut pengiriman ke Balikpapan ini merupakan transaksi pertama yang dilakukan setelah kedua negara mencapai kesepakatan impor pada April lalu.
Menanggapi hal itu, Fahmy Radhi menilai pengalaman Lemigas dalam mengurus impor minyak mentah dari Rusia melalui skema G2G belum cukup menjadi dasar untuk mengalihkan seluruh pengadaan impor minyak kepada lembaga tersebut.
Mantan Anggota Tim Anti-Mafia Migas itu menjelaskan, kesepakatan antarpemerintah pada tahap awal berbeda dari pelaksanaan pengadaan komersial yang mencakup negosiasi harga, proses lelang, hingga pengaturan pengiriman.
Ia menilai perusahaan migas nasional seperti Pertamina lebih tepat menjalankan tahapan pengadaan tersebut karena memiliki pengalaman dalam perdagangan minyak.
Sebaliknya, keterbatasan pengalaman Lemigas dalam pengadaan komersial berisiko memperlambat proses impor dan menghambat kepastian pasokan energi nasional nantinya. “Implementasi dalam pengadaan, terkaitsoal negosiasi harga, pengiriman, hingga Lelang seharusnya dilakukan oleh national oil company,” kata Fahmy.
Mekanisme Baru Berorientasi pada Pengendalian Risiko GeopolitikEkonom Energi Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Ishak Razak, menganggap mekanisme baru pengadaan impor minyak melalui badan layanan umum (BLU) Lemigas lebih berorientasi pada kepastian pasokan dan pengendalian risiko geopolitik.
Pemerintah berupaya memperkuat akses terhadap negara produsen melalui negosiasi langsung serta membuka peluang kontrak jangka panjang dengan volume pasokan yang lebih stabil.
Kendati demikian, Ishak menilai skema tersebut belum tentu menghasilkan efisiensi yang lebih baik daripada mekanisme pengadaan melalui Pertamina. Negosiasi antarpemerintah membutuhkan koordinasi diplomatik, penyelarasan kepentingan antarlembaga, dan pemenuhan prosedur administrasi yang berpotensi menambah tahapan pengadaan.
“Meskipun negosiasi G2G berpotensi membuka akses ke kontrak jangka panjang dan volume yang lebih stabil, termasuk dengan negara non-Rusia, mekanisme ini secara historis sering lebih kompleks dan berlapis dibanding B2B murni karena melibatkan koordinasi antarlembaga, aspek diplomatik, serta proses administrasi tambahan,” ujar Ishak.
Ishak juga menyoroti kesiapan Lemigas dalam menjalankan fungsi pengadaan komersial. Selama ini, Lemigas lebih berorientasi pada kegiatan penelitian, pengujian, dan pengembangan di sektor minyak dan gas bumi daripada aktivitas perdagangan komoditas energi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam aspek kelancaran negosiasi, pengelolaan kontrak, dan realisasi pengiriman minyak. Ishak melanjutkan bahwa mekanisme ini berisiko memperpanjang proses dan meningkatkan biaya administrasi, sementara manfaat harga yang lebih murah masih bersifat prospektif dan belum terbukti secara empiris.
“Dengan demikian, kebijakan ini lebih condong pada jaminan pasokan dan pengendalian risiko geopolitik, bukan otomatis pada efisiensi biaya,” ujarnya.
Alhasil, keberhasilan akhirnya akan bergantung pada eksekusi operasional BLU serta kemampuan menekan birokrasi agar tidak justru menjadi beban baru. "Ini menjadi tantangan bagi Lemigas,” kata Ishak.
