Pengawasan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah akan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya dinas kesehatan. Unsur yang dapat dilibatkan mencakup bidang pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, hingga inspektorat.
Keterlibatan lintas sektor tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.
Kepala daerah dapat menugaskan Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk melakukan inspeksi di wilayah masing-masing.
Pemeriksaan dilakukan bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah dengan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG yang telah disusun BGN. Inspeksi juga mencakup pemeriksaan kualitas makanan dan menu untuk menjamin mutu sajian sekaligus meminimalkan sisa makanan atau food waste.
Tito menjelaskan, tugas Satgas MBG tidak berhenti pada pengawasan administratif, tetapi juga memeriksa langsung kelayakan operasional dapur. “Apa saja tugas mereka [Satgas MBG]? Di antaranya adalah dalam jangka pendek, melakukan inspeksi. Melihat SPPG apakah layak atau tidak, ada list indikator yang sudah disiapkan oleh Kepala BGN. Dan setelah itu nanti dibuat semacam kesimpulan,” ungkapnya.
Hasil inspeksi selanjutnya dilaporkan kepada BGN dengan tembusan kepada Kemendagri. Laporan tersebut harus memuat rekomendasi apakah SPPG layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan, disertai alasan singkat.
Tito menegaskan, pengawasan program MBG membutuhkan perhatian dari berbagai sektor. “Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Saya sudah jelaskan juga kepada teman-teman di daerah bahwa ini bukan hanya urusan masalah kesehatan dan stunting,” jelasnya.
Baca Juga: Kepala BGN Usul Edukasi Gizi Masuk Kurikulum, P2G Justru Singgung Racun MBG
Kepala BGN Sudaryono menyambut pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan dapur MBG. Ia berharap pemeriksaan dapat dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Jadi intinya kami sangat mengharapkan dan ini saya kira suatu hal yang baik, ya. Artinya bahwa dapur-dapur yang ada di wilayah mendapatkan pengawasan yang sesuai, kemudian diinspeksi yang sesuai, standarnya kemudian kita nilai,” tutup Sudaryono.
Melalui kebijakan tersebut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah ikut memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar. Tito menyatakan komitmen kementeriannya dalam mendukung program yang menjadi bagian dari visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
“Kami Kemendagri sangat komit untuk mendukung kesuksesan program ini. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, kita menggerakkan, mendorong pemerintah daerah juga untuk berpartisipasi untuk kesuksesan ini,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).
