Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mewanti-wanti perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mengeksekusi proyek hulu migas yang masih mangkrak.
Bahlil menyebut, hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dalam negeri yang secara alamiah terus menurun setiap tahunnya, terutama ketika mayoritas lapangan migas di RI sudah tua (mature).
Dia pun menegaskan, kepada perusahaan yang sudah tuntas melakukan eksplorasi dan mengantongi persetujuan Rencana Pengembangan atau Plan of Development (POD) lapangan migas, untuk segera mengembangkan lapangan migas tersebut.
"Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD, tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera dieksekusi, mohon bantuannya," ungkapnya dalam acara Forum Ekonomi, Keuangan dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas 2026) di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Dia pun menegaskan, bila konsesi migas tersebut tak kunjung dieksekusi ke tahap pengembangan atau produksi, maka perusahaan wajib mengembalikannya ke negara.
"Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara, nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan, termasuk Pertamina. Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat, harus cepat," tuturnya.
"Kalau tidak, sharing dengan perusahaan yang lain, karena kita butuh produktivitas dan peningkatan lifting di bangsa kita. Ini saya menyampaikan apa yang lainnya kepada Bapak Ibu semua," ujarnya.
Begitu juga dengan blok migas baru. Dia pun meminta agar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) juga segera mempercepat lelang dan tanda tangan Kontrak Kerja Sama (KKS) migas. Dia menyebut, setidaknya ada potensi 118 blok migas baru yang dilelang pemerintah.
Dia pun meminta kepada perusahaan migas untuk melaporkan bila ada "permainan" dengan cara "di bawah tangan" saat mengurus pendaftaran lelang atau perizinan maupun kontrak kerja sama dengan Direktorat Jenderal Migas.
"Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, tolong kalau masih ada yang main-main di Ditjen Migas, masih ada yang main cara-cara 'di bawah tangan', masih ada yang rekan-rekan, kasih tahu kepada saya. Saya selesaikan Pak Dirjen ini. Karena tidak ada lagi urusan ongkos-ongkos segala macam, nggak ada," tuturnya.
"Kita mau transparan, kita mau cepat. Dan siapa yang paling berhak mengerjakan adalah diberikan kepada orang yang serius untuk mengerjakan. Yang serius. Jadi Bapak Ibu semua silahkan. Tendernya terbuka, segala macam," tandasnya.
Dia menyebut, Indonesia perlu segera meningkatkan produksi migas, karena kebutuhan yang semakin tinggi tapi produksi tidak mencukupi. Dia memaparkan, kebutuhan Indonesia saat ini sekitar 1,5-1,6 juta barel per hari (bph), namun produksi minyak mentah dalam negeri masih sekitar 600.000 bph.
(wia)
