Sebanyak 112.849 usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masuk daftar calon penerima Bantuan Presiden (Banpres) untuk pemulihan usaha sebesar Rp 3 juta per pelaku usaha. Pemerintah menargetkan bantuan tersebut terealisasi sebelum Desember 2026.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi dan pembersihan data dari 173.641 usulan yang diterima Kementerian UMKM dari pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak bencana.
"Jadi total kurang lebih tahap pertama ini yang akan kita realisasikan sebanyak 112.849 orang dan masing-masing akan mendapatkan Bantuan Presiden untuk rehabilitasi usaha mereka sebesar Rp 3 juta dan mudah-mudahan ini bisa sedikit meringankan beban kondisi ekonomi mereka dan mereka bisa membeli beberapa peralatan-peralatan kebutuhan untuk menghidupkan dan beraktivitas ekonomi kembali,” kata Maman dalam rapat koordinasi dan konferensi pers Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (28/10).
Maman menjelaskan, bantuan tersebut ditujukan kepada pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan untuk kembali menjalankan kegiatan ekonomi setelah bencana. Dana itu dapat digunakan untuk membeli peralatan usaha yang dibutuhkan.
Menurut Maman, pemerintah akan merealisasikan bantuan tahap pertama kepada pelaku usaha yang datanya telah dinyatakan valid. Penyaluran diprioritaskan di 48 dari 50 kabupaten/kota di tiga provinsi yang telah mengajukan calon penerima.
Sementara itu, dua kabupaten/kota lainnya masih dalam proses penyampaian data calon penerima. Kementerian UMKM juga menyiapkan tahap kedua untuk menampung pelaku usaha yang belum masuk dalam daftar penerima tahap pertama.
Dari hasil verifikasi Kementerian UMKM, 112.849 calon penerima tersebar di tiga provinsi. Rinciannya sebagai berikut.
- Aceh: 70.296 calon penerima yang tersebar di 18 kabupaten/kota.
- Sumatera Utara: 25.491 calon penerima yang tersebar di 19 kabupaten/kota.
- Sumatera Barat: 17.062 calon penerima yang tersebar di 13 kabupaten/kota.
Maman menyebut, penyusutan jumlah calon penerima dari 173.641 usulan menjadi 112.849 orang terjadi karena sejumlah persoalan dalam proses verifikasi. Di antaranya, ditemukan data anomali setelah pencocokan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
"Lalu yang kedua, yang memang ada kurang lebih sekitar 23.000 yang dia sudah masuk dalam daftar penerima KUR," jelasnya.
Maman menegaskan, Banpres pemulihan usaha mikro ini diprioritaskan bagi pelaku usaha yang belum mengakses layanan perbankan. Adapun pelaku usaha yang telah menerima KUR telah disiapkan skema penanganan tersendiri, termasuk relaksasi untuk meringankan beban mereka.
"Bagi saudara-saudara kita yang sama sekali belum terakses di perbankan inilah kurang lebih jumlahnya tahap pertama sebanyak 112.000," kata Maman.
"Jadi mereka yang memang mendaftar mendaftarkan diri untuk mendapatkan ini, mendaftarkan Banpres ini, apabila mereka sudah terdaftar di sebagai nasabah KUR, mereka tidak bisa tidak berhak lagi untuk mendapatkan karena kita sudah menyiapkan kebijakan penanganan untuk meringankan beban mereka di perbankan," lanjutnya.
Untuk tahap kedua, Kementerian UMKM masih berkoordinasi dengan dinas yang membidangi UMKM dan koperasi di tiga provinsi terdampak. Pemerintah daerah diminta menyampaikan data calon penerima paling lambat Senin (2/11).
Setelah tenggat tersebut, Kementerian UMKM akan memeriksa kembali data yang masuk untuk menentukan jumlah penerima bantuan pada tahap berikutnya.
Maman mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh proses realisasi Banpres bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana dapat diselesaikan sebelum Desember 2026. Target tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
"Ini target kita sebelum Desember ini semua sudah harus terealisasi karena ini adalah arahan langsung juga dari Pak Presiden melalui Ketua Satgas, Pak Mendagri, agar jangan sampai ada yang sama sekali tidak terdistribusi Banpres ini,” tegas Maman.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban pelaku usaha yang kehilangan atau mengalami kerusakan peralatan akibat bencana, sehingga mereka bisa kembali menjalankan usaha dan memulihkan pendapatan.
Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terus berjalan. Pemerintah pusat dan daerah mengerahkan sejumlah kementerian serta lembaga untuk mempercepat pemulihan.
Tito menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran efektif sekitar Rp 21,42 triliun untuk menangani infrastruktur terdampak bencana di tiga provinsi tersebut pada 2026.
Anggaran itu mencakup penanganan jalan, jembatan, sungai, irigasi, penyediaan air minum, fasilitas kesehatan, tempat pemrosesan akhir sampah, serta sejumlah fasilitas umum lainnya.
Meski begitu, Tito mengingatkan bahwa pemulihan menghadapi tantangan karena banjir susulan masih terjadi di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dapat merusak kembali infrastruktur yang telah diperbaiki dan membuat masyarakat kembali terdampak.
"Banjir, longsor, jalan rusak, segala macam rusak, diperbaiki, banjir lagi. Tapi ini tetap ditangani oleh kita. Kita enggak akan pernah berhenti untuk nangani, dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat,” ujar Tito.
Tito menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut akan terus dilakukan hingga 2028, mengingat luasnya wilayah terdampak yang mencakup 53 kabupaten/kota.
Pemerintah, kata dia, akan terus mengupayakan pemulihan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas, termasuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan untuk memulai kembali kegiatan ekonominya.
