MALANG, KOMPAS-Guyuran hujan deras menemani mahasiswa melakukan aksi memperingati Hari Sumpah Pemuda di Malang, Jawa Timur, Rabu (28/10/2026) sore. Tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, mereka mengkritisi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu tuntutannya menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Dalam aksi ini, massa berjalan kaki dari Alun-alun Merdeka menuju gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang. Tak hanya berorasi, mereka membentangkan spanduk dan poster berisi kritik dan agar pemerintah memperbaiki kinerja.
Salah satu masalah yang menjadi sorotan demonstran adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Massa pun meminta pemerintah pusat segera menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional.
Mahasiswa menyebut, ada beberapa alasan mengapa status bencana nasional perlu segera ditetapkan. Disampaikan salah satu orator, karhutla berdampak pada ratusan ribu orang di tujuh provinsi.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, akumulasi luas karhutla hingga Oktober 2026 telah melampaui 200.000 hektar. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan dampak terluas. Kebakaran juga merugikan sektor pertanian dan pendidikan.
Selain karhutla, koordinator aksi Narad, mengatakan ada lima tuntutan dan satu seruan dalam aksi yang dilakukan pada aksi Hari Sumpah Pemuda kali ini.
Salah satunya adalah tuntutan menurunkan harga bahan pokok, pajak, biaya pendidikan dan kesehatan, dan penuhi pasokan bahan bakar minyak untuk rakyat. Selain itu, ada tuntutan memberikan lapangan pekerjaan yang layak, berkualitas, naikkan upah, serta hapus sistem kerja kontrak dan alih daya.
Selanjutnya adalah tuntutan memberikan tanah, modal, dan teknologi untuk petani, nelayan, dan kaum miskin perkotaan. Tuntutan menghentikan penjarahan anggaran negara, evaluasi Makan Bergizi Gratis, serta bubarkan Koperasi Desa Merah Putih, juga disuarakan. Terakhir, mahasiswa mengingnkan militer dikembalikan ke barak, adili pelanggar hak asasi manusia berat, dan bubarkan batalion pembangunan.
“Kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membangun satu kekuatan politik, komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah untuk merebut kesejahteraan,” ujar Ardan, pimpinan kolektif Aliansi Rakyat Bangkit dan Bersatu.
Aksi ini sendiri mendapat penjagaan aparat. Kepolisian Resor Malang Kota menerjunkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Adapun arus kendaraan yang melalui Jalan Tugu hanya difokuskan melalui ruas sisi utara.
