jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi di Jakarta Timur untuk membongkar dugaan praktik pengoplosan beras bersubsidi Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium.
Langkah tegas ini diambil guna menjaga tata niaga perberasan nasional serta melindungi hak masyarakat atas pangan yang terjangkau di tengah upaya pemerintah mempertahankan swasembada beras.
BACA JUGA: Survei Matriks: Teddy Paling Populer, Amran Menteri Terbaik di Kabinet
"Kami ini berjibaku tidak tidur siang malam, dicaci maki sampai teman-teman sakit untuk swasembada beras, mempertahankan pangan di saat kondisi dunia krisis pangan energi dan air, Indonesia alhamdulillah bisa bertahan, tetapi ada orang yang masih tidak punya perasaan, beras negara dioplos," kata Mentan di Jakarta, Rabu.
Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
BACA JUGA: Teken SEB dengan Mentan Amran, Mendagri Tito Minta Daerah Sukseskan Swasembada Pangan
Beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diubah menjadi beras premium dan dipasarkan sekitar Rp17.000 per kilogram.
Amran menyebut praktik tersebut sebagai tindakan amoral karena beras bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun diduga dimanfaatkan pelaku untuk memperoleh keuntungan melalui pengoplosan dan pengemasan ulang.
BACA JUGA: Mentan Amran Copot 13 Pejabat Kementan Terlibat Judi Online
Menurut Amran, informasi awal menunjukkan barang bukti mencapai sekitar 600 ton, namun jumlah keseluruhan diperkirakan telah mencapai ribuan ton sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat kepolisian.
Karena itu, Amran meminta kepolisian mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya dengan menelusuri asal beras, jalur distribusi, serta seluruh pihak yang diduga terlibat dalam jaringan pengoplosan tersebut.
Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang untuk menelusuri dugaan praktik serupa.
Di lokasi kedua, Amran menyebut temuan tersebut merupakan bagian dari satu komplotan atau sindikasi mafia beras yang harus dibongkar secara menyeluruh agar tidak kembali merugikan masyarakat.
Menurut Amran, kondisi stok beras nasional yang melimpah menjadi momentum tepat memberantas mafia pangan karena pemerintah tidak lagi menghadapi tekanan kekurangan pasokan maupun kebutuhan impor beras.
Ia mengatakan cadangan beras pemerintah kini mencapai sekitar 4,5 juta ton sehingga kapasitas gudang tidak lagi mencukupi dan pemerintah harus menyewa tambahan ruang penyimpanan untuk menampung stok.
Amran menduga praktik pengoplosan di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang juga berlangsung dalam skala besar dengan volume yang berpotensi mencapai ribuan ton apabila dilakukan secara berulang setiap hari.
Ia menegaskan pemerintah bersama kepolisian akan terus memburu seluruh jaringan mafia beras agar Program SPHP tetap melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan, harga dan ketahanan pangan nasional.
Amran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang dinilai berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi tersebut secara cepat.(antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Main-Main, Mentan Siap Blacklist Pengusaha yang Manipulasi Harga Pakan & Telur
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
