Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong pembangunan hunian vertikal bagi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta. Dia menilai Jakarta perlu dikembangkan menjadi kota vertikal agar masyarakat bisa tinggal lebih dekat dengan tempat kerja.
Airlangga mengatakan Jakarta tidak bisa lagi mengandalkan pengembangan kota secara horizontal. Menurutnya, pembangunan hunian vertikal dapat menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan ruang di Ibu Kota.
"Jadi Jakarta itu sebetulnya tidak bisa lagi menjadi flat city. Jakarta itu harus menjadi kota yang naik ke atas semua," kata Airlangga di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2028).
Dia menjelaskan pembangunan hunian vertikal juga dapat memudahkan masyarakat untuk tinggal dekat dengan tempat kerja. Dengan begitu, kata dia, kebutuhan mobilitas harian masyarakat diharapkan dapat lebih efisien.
"Ya, vertikal ini tentunya memudahkan masyarakat untuk bisa tinggal dekat dengan tempat kerjanya," ujarnya.
Airlangga menyebut aset-aset milik pemerintah yang berada di Jakarta berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan hunian vertikal tersebut. Dia mengaku telah membicarakan rencana pembangunan menara hunian bagi ASN dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
"Nah sebetulnya aset-aset pemerintah itu banyak, dan kami bicara juga dengan Menteri Perumahan Rakyat bahwa kita harus membangun tower-tower juga untuk ASN," ucapnya.
Menurut Airlangga, pembangunan hunian dalam bentuk menara akan lebih efektif diterapkan di Jakarta. Konsep tersebut sejalan dengan kebutuhan Ibu Kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan di tengah tingginya aktivitas penduduk.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyoroti persoalan mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Menurutnya, kawasan Jabodetabek memiliki sekitar 42 juta penduduk, sedangkan Jakarta dihuni sekitar 11 juta orang.
Oleh sebab itu, Airlangga mendorong konektivitas antara Jakarta dengan daerah penyangga perlu diperkuat.
Dia mengatakan banyak pekerja, termasuk ASN, tinggal di luar Jakarta, seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat harus menghabiskan waktu cukup panjang untuk perjalanan pergi dan pulang kerja.
"Karena banyak, kebanyakan termasuk pegawai negeri itu tinggalnya di luar Jakarta, di Bekasi, di Depok, Bogor," katanya.
Airlangga menyebut sebagian pekerja di Jakarta yang dari wilayah penyangga berangkat sejak pukul 05.00 WIB dan baru kembali sekitar pukul 21.00 WIB.
"Jadi mereka tidak punya family living dengan keluarga. Nah ini yang kita berharap ini bisa diselesaikan," imbuhnya.
(bel/fas)
