JAKARTA, KOMPAS – Sembilan puluh delapan tahun pasca-Sumpah Pemuda 1928, imajinasi mengenai Indonesia masih terus berdinamika. Semangat untuk menghadirkan negara-bangsa yang ideal tidak berhenti kendati konteks dan tantangan yang dihadapi berubah. Semua pihak perlu ikut turun tangan untuk mewujudkannya mengingat pembangunan bangsa merupakan upaya kolektif yang semestinya tidak didominasi oleh pihak tertentu saja.
Upaya kolektif untuk mengimajinasikan Indonesia terekam dalam forum “Pasar Gagasan: Indonesia, Besok” yang diselenggarakan Harian Kompas/Kompas.id di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Forum yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda tersebut mempertemukan para penulis opini baik dari kalangan akademisi, aktivis, pemengaruh, maupun pemerintah, dengan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Selama sehari penuh, mereka mendiskusikan imajinasi mengenai Indonesia yang dibagi ke dalam lima pilar, yakni belajar, kerja, bumi, negeri, dan nusa.
Hasil diskusi dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi gagasan “Indonesia, Besok” yang disampaikan kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut diterima oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya, serta Kepala Bidang Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Jakarta Shendy Adam Firdaus.
Saat membacakan mandat gagasan tersebut, konten kreator yang juga pendiri Da Lopez Entertainment, Jovial da Lopez, mengatakan, Indonesia yang diimajinasikan oleh para pemuda pada 1928 perlu diubah di tengah konteks hari ini. Sebab, banyak hal yang telah berubah dan perlu direspons, misalnya, terkait dengan poin “bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia”. Kini, batas geografis Indonesia pasca-kemerdekaan tidak lagi sama dengan di masa kolonial, begitu juga pemanfaatan kekayaan alam yang belum sepenuhnya untuk rakyat meski Indonesia sudah merdeka.
Poin “berbangsa satu, Bangsa Indonesia”, menurut Jovial, pemaknaannya juga perlu diperbarui. Sebagai bangsa yang terdiri dari pemerintah dan rakyat, kedua pihak tersebut perlu bersinergi meski dengan peran berbeda. Pemerintah bertanggung jawab mewujudkan tata kelola yang baik, sedangkan masyarakat berperan untuk terus mengawal kerja pemerintah.
Namun, peran tersebut tak bisa dijalankan secara optimal oleh warga karena sejumlah tantangan menurunnya kebebasan sipil. Selain itu, tidak semua warga memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimal karena berbagai kesenjangan yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah.
“Warga negara kita sekarang pusingnya apa setiap hari? Bagaimana kita bisa sibuk memikirkan negara kalau keadaan ekonomi kita sulit? Bagaimana bisa memikirkan cara membangun bangsa ketika kehidupan kita, jaminan sosial kehidupan kita juga tidak ada,” tutur Jovial.
Menurut dia, tantangan lain juga muncul dalam pemaknaan “berbahasa satu, Bahasa Indonesia”. Setelah 81 tahun merdeka, mayoritas warga negara bisa menggunakan bahasa yang sama. Namun, persoalan yang dihadapi saat ini bukan kebutuhan bahasa sebagai pemersatu di tengah keberagaman, melainkan penggunaan bahasa untuk menjunjung transparansi dan keadilan di tengah masyarakat.
“Sekarang bukan masalah bahasanya, masalah yang ada justru di balik penggunaan bahasa tersebut. Semoga (penyelenggara negara) bisa lebih jujur, transparan, dan lebih adil,” ujarnya.
Serial Artikel
Peringatan Sumpah Pemuda, Saatnya Membayangkan Indonesia Baru yang Lebih Adil
Peringatan Sumpah Pemuda jadi momentum membayangkan Indonesia baru yang lebih adil melalui pembenahan sistem politik, penguatan peran anak muda, dan otonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Markus Togar, juga menyayangkan soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang masih terasa “mahal” meski Indonesia sudah merdeka dan sepakat menjadi negara demokrasi.
Penangkapan bahkan kekerasan terhadap kelompok kritis masih terjadi. Generasi muda juga cenderung dibatasi dalam mengkritik dengan adanya tuntutan menyampaikan solusi atas permasalahan bangsa meski mereka sudah mempelajarinya secara mendalam dengan cara masing-masing.
“Saya khawatir kita ini dituntut untuk jadi pemikiran yang searah, yang satu arah gitu. Jadi enggak ada perdebatan lagi, semua orang itu dituntut untuk satu pikiran dengan negara. Yang paling saya khawatirkan dari kondisi negara ini adalah kita menghadapi semacam fenomena pembodohan yang disponsori,” kata Markus.
Senada, Inisiator dan co-founder Asah Kebijakan Indonesia Nur Fauzi Ramadhan, mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan keterbukaan dan perwujudan partisipasi bermakna dalam setiap pengambilan keputusan negara. Masyarakat hendaknya benar-benar dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan.
“Partisipasi bermakna jangan hanya dikatakan memenuhi check list saja,” kata dia.
Menanggapi berbagai rekomendasi gagasan dan imaji soal Indonesia itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sepakat, imaji mengenai Indonesia memang harus terus dibayangkan.
Ia mengingat, 20 tahun lalu pernah mengikuti sebuah forum dengan semangat yang sama bersama dengan sejumlah tokoh yang kini berkecimpung di pemerintahan dan masyarakat sipil di Singapura. Berkaca pada pengalaman itu, membayangkan Indonesia dalam 20 tahun ke depan bisa dilakukan. Namun, tantangan mulai muncul ketika harus menjabarkan bagaimana cara mewujudkannya.
Menurut dia, untuk mewujudkan cita-cita bersama itu membutuhkan orkestrasi yang melibatkan semua kalangan. Pembagian perlu dilakukan sesuai dengan kecakapan masing-masing.
Lebih krusial dari itu, kata Bima, masyarakat tidak boleh berhenti untuk melontarkan gagasan mengenai imaji Indonesia. Persoalan gagasan itu akan didengar atau tidak, ditindaklanjuti atau tidak, itu merupakan persoalan lain. Sebab, jika masyarakat sudah berhenti membayangkan, masa depan bangsa ini terancam tak bisa dimiliki sama sekali.
“Orkestrasi ini tidak bisa dimainkan oleh Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) sendiri. Orkestra ini tidak bisa diserahkan kepada Kabinet Merah Putih. Orkestrasi ini juga adalah milik semua yang menulis di Kompas opini hari ini. Dan bagaimana orkestra itu bisa dimainkan dengan baik adalah ujian bagi kita semua,” ujar Bima Arya.
