JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sejak awal sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, akan menjadi mitra koalisi yang konstruktif dan kritis.
Hal itu disampaikan juru bicara PKS, Pipin Sopian, dalam program Satu Meja the Forum Kompas TV, Rabu (28/10/2026) malam, saat menjawab pertanyaan tentang latar belakang PKS menaruh perhatian pada persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sejak awal kami gabung koalisi, kami sudah menyampaikan ke Pak Prabowo, bahwa kami akan menjadi mitra koalisi yang konstruktif, solutif, dan kritis,” kata dia.
“Karena bagi kami, obat itu, vitamin itu penting. Memang kadang obat itu pahit, tetapi itu bisa menyembuhkan dibandingkan banyak gula-gula,” tambahnya.
Baca Juga: PDIP-PKS Kompak Dorong Isu Ijazah Gibran Dibawa ke DPR: Persoalan Ini Harus Ada Ujungnya
Menurut Pipin, PKS melihat adanya aspirasi masyarakat yang mendorong pihaknya bergerak setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan MK yang dimaksud terkait permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan soal syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai cawapres pada Pilpres 2024. MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Denny Indrayana dkk.
Namun, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan Gibran memiliki ijazah setara SMA.
“Tapi ada satu putusan yang membuat kita memang harus bergerak, karena banyaknya aspirasi dari masyarakat,” tegasnya.
“Mereka mempertanyakan kenapa sampai seorang wapres, ketika pencalonan, MK memutuskan bahwa tidak ada secara absah bukti yang kuat terkait dengan ijazah SMA-nya itu. Padahal itu batas minimalnya itu,” imbuhnya.
Pipin mengatakan, sebagai partai politik dan aspirator masyarakat, PKS mempunyai dua pilihan, yakni diam atau melanjutkan.
“Dan ini tujuannya adalah pertama adalah menjaga marwah lembaga kepresidenan kita. Kita ingin pemerintah kita ini berhasil, tidak ada hambatan, tidak ada beban.”
Baca Juga: Ahmad Khozinudin Respons Sikap PDIP-PKS soal Tindak Lanjut Ijazah Gibran, Singgung Pemakzulan
“Yang kedua, tidak boleh ada sumbatan suara masyarakat. Masyarakat cerdas melihat bahwa ‘Loh kami diminta untuk punya ijazah untuk mendaftar ke lembaga resmi mau jadi PNS, mau jadi kerja apa pun di Indonesia’, tetapi ada pihak satu dua orang ketika mau menjadi pejabat malah tidak ada bukti ijazahnya begitu,” bebernya.
Ia kemudian mencontohkan perlawanan rakyat kepada negara di Nepal, yang menurutnya terjadi karena tidak adanya saluran untuk menyampaikan aspirasi.
“Nah, kita belajar di beberapa negara, seperti Nepal bagaimana perlawanan dari rakyat kepada pemerintah begitu kuat, karena tidak ada saluran saluran aspirasi itu,” kata Pipin.
Karena itu, PKS menilai DPR perlu menindaklanjuti putusan MK terkait ijazah Gibran.
“Nah, kami melihat ini DPR harus membuat jalur ini. Ada kesempatan DPR untuk memproses ini, membicarakan ini. Bagi kami, kami di koalisi, ini juga kesempatan buat Mas Gibran untuk mengklarifikasi karena mungkin di MK tidak ada sarana itu,” lanjutnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- pks
- ijazah gibran
- gibran rakabuming raka
- gibran
- prabowo subianto
- Pipin Sopian
