JAKARTA– Sebanyak 19 orang diamankan kepolisian dalam rangkaian pengamanan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, mereka diamankan karena kedapatan membawa petasan, senjata tajam (sajam), hingga barang-barang yang diduga akan digunakan untuk aksi vandalisme.
Diungkapkannya, pengamanan aksi penyampaian aspirasi yang melibatkan Polri, TNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan pengamanan dalam (Pamdal) secara umum berlangsung aman, tertib, dan damai.
BACA JUGA:Realisasi Investasi Rp3.923 Triliun di Era Prabowo, 5,4 Juta Tenaga Kerja Terserap
“Kami menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan mahasiswa dan elemen yang memberitahukan pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik,” katanya kepada awak media, Kamis, 29 Oktober 2026.
Meski demikian, petugas terpaksa membubarkan massa di salah satu titik setelah terjadi penyerangan terhadap personel pengamanan.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat, peserta aksi, petugas, hingga jurnalis yang melakukan peliputan di lapangan.
“Keselamatan masyarakat, keselamatan ruang publik, keselamatan para peserta aksi, termasuk rekan-rekan jurnalis, menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Pihaknya mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menyampaikan pendapat di muka umum dengan tetap mengedepankan ketertiban dan kedamaian.
Terkait 19 orang yang diamankan, kepolisian menyebut petugas menemukan sejumlah barang, mulai dari petasan, senjata tajam, hingga beberapa kaleng cat yang diduga berkaitan dengan rencana aksi vandalisme.
BACA JUGA:Pramono Anung Pastikan Tak Ada Fasilitas Publik Rusak Usai Demo 28 Oktober 2026
Dijelaskannya, secara detail penanganan terhadap orang-orang yang diamankan beserta barang bukti akan disampaikan lebih lanjut oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum).
Pihaknya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian dari aktivitas masyarakat yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya diharapkan tidak disertai tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain maupun merusak fasilitas umum.
