Kondisi ribuan bangunan sekolah yang rusak, keterbatasan sarana belajar di wilayah pelosok dan pulau terluar (3T), hingga terhambatnya proses belajar mengajar akibat keterbatasan ruang kelas masih menjadi permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia.
Guna mengatasi krisis infrastruktur tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) menjadikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai jawaban dan solusi strategis nasional.
Pada tahun 2026, program ini menjangkau 35.769 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA di seluruh Indonesia melalui skema swakelola dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 26 triliun dan ditargetkan rampung akhir tahun.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus lalu, menegaskan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan langkah renovasi sekolah terbesar dalam sejarah nasional untuk memastikan akses belajar yang memadai hingga ke kawasan 3T.
"Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah," ujar Prabowo, dikutip Senin (26/10/2026).
"Tahun depan target kita 100.000, tahun 2028 100.000, dan tahun 2029 semua sekolah di seluruh Indonesia SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi," sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan pihaknya membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat target tersebut. Satgas ini tersebar dari Sabang hingga Merauke.
"Sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia," kata Prabowo.
Sementara, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan pelaksanaan program selama dua tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran difokuskan pada penguatan dan penataan fondasi mutu pendidikan nasional secara merata.
"Dua tahun pertama ini saya sebut sebagai periode pembangunan fondasi. Karena itu, kita membangun kerangka untuk memperbaiki dan kemudian menjadikan semua program yang kita laksanakan berdampak langsung," kata Mu'ti, dikutip dari RRI.
Salah satu program yang menjadi perhatian Kemendikdasmen ialah revitalisasi satuan pendidikan untuk memperkuat sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah juga memperluas digitalisasi pendidikan agar pembelajaran dapat didukung teknologi.
Mu'ti mengatakan distribusi perangkat digital telah menjangkau sekolah di berbagai wilayah, termasuk di luar Pulau Jawa. Dukungan tersebut juga mencakup fasilitas listrik dan internet bagi sekolah yang belum memiliki akses memadai.
"Untuk sekolah yang belum ada listrik, kita fasilitasi pembangunan jaringannya. Begitu pula dengan sekolah yang belum ada internet," kata Mu'ti.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen.
Penyaluran dana bantuan juga terus dilakukan. Sampai saat ini penyaluran dana telah diterima oleh penerima manfaat sekitar Rp 20 triliun. Program revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan bangunan sekolah yang sudah ada, tetapi juga pembangunan unit sekolah baru (USB), yang terdiri atas 66 PAUD dan 28 SMA.
Pelaksanaan program di sejumlah daerah menunjukkan perkembangan yang beragam. Di Aceh, misalnya, ratusan sekolah telah menyelesaikan pembangunan. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta, pembangunan masih berlangsung di sejumlah satuan pendidikan.
Di Provinsi Aceh, program ini mencakup 2.891 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran Rp 2,5 triliun. Penyaluran dana telah mencapai sekitar Rp2,1 triliun atau 83 persen dari total anggaran.
Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 755 sekolah telah merampungkan pembangunan. Sebanyak 615 sekolah lainnya berada pada progres 70 hingga di bawah 100%, sedangkan 578 sekolah telah mencapai progres 50-70%.
Selanjutnya, program revitalisasi di NTT turut menjangkau 1.660 satuan pendidikan dengan dukungan anggaran Rp 1,3 triliun. Penyaluran dana juga telah tersalur sekitar Rp 1 triliun. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 205 sekolah berada pada progres 50-70%, program ini juga mencakup pembangunan enam PAUD dan satu SMA sebagai unit sekolah USB.
Adapun di Provinsi DKI Jakarta, program revitalisasi dilaksanakan pada 114 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran Rp 61 miliar. Penyaluran dana telah mencapai sekitar Rp 48 miliar atau sekitar 78,7%.
Sebanyak 21 sekolah telah merampungkan pembangunan, sementara 46 sekolah lainnya masih berada pada progres pembangunan hingga 25 persen. Satu PAUD di antaranya merupakan pembangunan USB.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menekankan pentingnya ketersediaan sarana fisik yang aman dan akuntabel melalui mekanisme swakelola dan pengadaan digital SIPLah demi mendorong pertumbuhan ekonomi warga di sekitar sekolah.
"Ruang kelas yang aman dan nyaman adalah prasyarat pembelajaran efektif," tegas Gogot Suharwoto.
Swakelola Memutar Roda Perekonomian Sekitar Sekolah
Revitalisasi satuan pendidikan menggunakan mekanisme swakelola. Melalui mekanisme ini, sekolah memiliki keleluasaan untuk mengelola anggaran dalam proses pengerjaannya. Setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kemendikdasmen mentransfer langsung dana revitalisasi ke rekening sekolah. Tata kelola berbasis kebutuhan sekolah ini terukur dan mudah dievaluasi efektivitasnya.
Swakelola memungkinkan sekolah menentukan sumber daya yang terlibat dan mendukung revitalisasi. Misalnya, sekolah dapat menentukan konsultan perencana dan konsultan pengawas serta membentuk Tim Pembangunan Persiapan Satuan Pendidikan (P2SP).
Tokoh masyarakat dan orang tua murid berpengalaman di bidang konstruksi dan teknik sipil bisa dimasukkan dalam jajaran panitia.
Bahan bangunan pun diupayakan berasal dari toko material di dekat sekolah. Melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), pembayaran bahan bangunan dilakukan secara nontunai.
Dengan cara ini, penggunaan anggaran revitalisasi terlihat transparan dan akuntabel karena dapat dilacak jejak digitalnya, termasuk pembayaran pajak. Proses ini juga dapat meminimalisasi potensi korupsi dan penggelembungan (mark up) anggaran.
Tentu saja pihak sekolah tak dibiarkan jalan sendiri. Dinas Pendidikan setempat dan Unit Pelaksana Teknis Kemendikdasmen di daerah melakukan pendampingan terhadap sekolah. Proses revitalisasi mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terus dipantau perkembangannya.
Bahkan pihak Kejaksaan Negeri setempat melakukan pendampingan dari aspek hukum. Semua dukungan ini diberikan agar sekolah merasa aman terawasi dalam memanfaatkan dana revitalisasi yang terhitung sangat besar.
Mekanisme swakelola ternyata berdampak besar bagi perekonomian di sekitar sekolah. Roda perekonomian berputar cepat di antara pihak-pihak yang terlibat mulai dari warga sekitar sebagai tukang hingga toko bangunan selaku penyedia material.
Hasil kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menunjukkan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025 berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, perputaran ekonomi lokal, dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.
Kebijakan revitalisasi tak hanya terkait sektor pendidikan, namun juga berkontribusi pada dinamika ekonomi lokal. Disebutkan, 'Revitalisasi sekolah bukan sekadar belanja sektor pendidikan, melainkan instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah. Keberlanjutan program ini penting untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan yang merata serta mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan'.
Sekolah Rasakan Manfaat Program Revitalisasi
Manfaat program renovasi ini dirasakan langsung oleh satuan pendidikan di daerah, salah satunya SMAN 7 Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), yang menerima alokasi bantuan sebesar Rp 1,05 miliar pada 2026 untuk perbaikan laboratorium dan ruang kelas.
Kepala SMAN 7 Pontianak Ibrahim mengungkapkan sekolah yang berdiri sejak 1973 tersebut memerlukan penanganan cepat pada fasilitas yang rusak demi keselamatan warga sekolah.
"Maka dari itu yang darurat kami utamakan dulu, demi kenyamanan dan keamanan belajar," ujar Ibrahim, dikutip dari laman Kemendikdasmen.
Perbaikan tersebut diharapkan dapat membantu sekolah memenuhi kebutuhan fasilitas belajar yang lebih layak. Keterbatasan ruang kelas yang layak juga mempengaruhi pengaturan kegiatan belajar di sekolah tersebut.
Selama dua tahun terakhir, SMAN 7 Pontianak menerapkan pembelajaran dalam dua sesi, pagi dan sore, untuk mengakomodasi kebutuhan rombongan belajar (rombel).
Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Sarana dan Prasarana SMAN 7 Pontianak, Reza Pratama, menambahkan bahwa pembenahan sarana fisik sangat menentukan kualitas serta daya jelajah proses pembelajaran siswa ke depan.
"Kami sangat butuh bantuan terkait pembangunan ini, karena ketika kita mempunyai prasarana dan sarana yang bagus,kita bisa melangkah lebih jauh juga," ungkap Reza.
Dampak positif perbaikan gedung sekolah turut dirasakan oleh para murid, seperti di SD Negeri 39 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, yang mendapat bantuan alokasi revitalisasi sebesar Rp 2,2 miliar untuk rehabilitasi dan ruang kelas baru.
Siswi kelas 6A SDN 39 Sungai Raya, Aqila Viandra, menyambut antusias rencana penggunaan fasilitas kelas baru di sekolahnya.
"Wah senang banget, karena ruangan baru juga, tambah senang," ujarnya.
Melalui program revitalisasi, Kemendikdasmen berupaya mendukung penyediaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid serta membantu sekolah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
(hnu/ega)
