MAKASSAR -- Kementerian Sosial merekrut sekitar 13.000 orang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam operasional Sekolah Rakyat. Rekrutmen dilakukan secara bertahap dan terbuka untuk menjamin kualitas pengajaran serta pendampingan siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026), menjelaskan saat ini jumlah tenaga Sekolah Rakyat yang terdiri atas guru, wali asrama, hingga wali asuh telah mencapai lebih dari 13.000 orang.
Baca Juga
Mensos Targetkan 500 Gedung Permanen Sekolah Rakyat dalam 4 Tahun
Pemkab Mimika Ajak Masyarakat Dukung Program Sekolah Rakyat
Bertemu Gus Ipul, Bupati Jeje Bahas Keberlanjutan Sekolah Rakyat yang Bakal Bikin Siswanya Tersenyum
Meskipun tidak menjelaskan secara rinci, ia memastikan rekrutmen dibuka setiap tahun, khususnya untuk memenuhi kebutuhan wali asuh dan wali asrama seiring dengan target pemerintah mengoperasikan 500 unit Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 2029.
“Kita semua kira-kira sudah ada sekitar 13.000 orang, mulai dari guru, wali asrama, wali asuh. Namun, setiap tahun kami akan seleksi ya. Kebutuhan wali-wali ini menyesuaikan kelas, menyesuaikan sarana dan prasarananya yang ditargetkan pemerintah,” kata dia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia mengungkapkan pada awal pelaksanaan program, operasional Sekolah Rakyat sempat memanfaatkan tenaga pendamping dari pilar-pilar sosial dan pendamping keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun, seiring berjalannya waktu, rekrutmen untuk formasi resmi dilakukan secara terbuka dan transparan, sebagaimana rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Untuk Sekolah Rakyat sementara memang menggunakan bantuan dari SDM Kementerian Sosial, apakah itu pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) atau pilar-pilar sosial yang lain. Namun, di luar itu kita lakukan seleksi. Ketika hasil seleksi selesai, SDM-nya sudah ada, maka yang diperbantukan di situ ditarik mundur,” ujarnya.
Selain tenaga pendidik dan pengasuh, Menteri Sosial menyebutkan bahwa pemenuhan tenaga pendukung lainnya, seperti petugas keamanan, juru masak, hingga petugas kebersihan, juga terus dilengkapi secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas sekolah dapat berfungsi secara optimal.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni desil 1–4, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini mengusung konsep pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai layanan unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini telah beroperasi 182 titik Sekolah Rakyat, baik rintisan maupun terintegrasi. Fasilitas ini menampung 44 ribu siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang didukung oleh belasan ribu guru, wali asrama, dan wali asuh.
