Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika melontarkan kritik terhadap tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan sejumlah kebijakan nasional dalam momentum peringatan lima tahun deklarasi partai pada 28 Oktober 2026.
PKN menegaskan pentingnya mencegah pemusatan kekuasaan dan memastikan kebijakan negara berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam pernyataan politiknya, partai yang didirikan oleh eks kader Partai Demokrat itu menilai demokrasi berisiko kehilangan makna apabila masyarakat hanya dilibatkan saat pemilu, sementara daerah dan kelompok masyarakat tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan kebijakan.
“PKN menegaskan, republik ini bukan milik oligarki. Kekuasaan bukan warisan keluarga. Dan politik bukan perusahaan eksklusif milik para pemodal,” demikian pernyataan PKN.
Gede Pasek Suardika, membawa garis perjuangan partai yang bertumpu pada nasionalisme kenusantaraan, gotong royong, kemandirian, dan prinsip Mitreka Satata.
PKN mengakui belum menjadi partai besar secara elektoral. Namun, partai tersebut menyatakan ingin mengambil peran sebagai kekuatan politik alternatif yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus menawarkan koreksi.
PKN juga menyatakan ingin membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan Indonesia, termasuk menjelang Pemilu 2029.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan PKN adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). PKN menyatakan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi menilai pelaksanaan program tersebut tetap harus dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut PKN, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau fasilitas yang dibangun. Pemerintah juga perlu memastikan pemerataan penerima manfaat, kualitas makanan, keamanan pangan, serta transparansi pengelolaan anggaran.
PKN menyoroti potensi konsentrasi pengelolaan program dan meminta pemerintah memastikan manfaatnya tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Partai tersebut juga menilai laporan mengenai kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG perlu ditangani secara serius dan disertai pertanggungjawaban yang jelas.
“Anak-anak tidak boleh menjadi taruhan eksperimen kebijakan. Uang negara tidak boleh diperlakukan sebagai ruang bisnis tanpa pengawasan yang memadai,” demikian pernyataan PKN.
Untuk memperbaiki pelaksanaan MBG, PKN mengusulkan perubahan skema pengelolaan dengan mengarahkan peran pelaksanaan kepada kantin sekolah atau komite sekolah. Dalam skema tersebut, pemerintah diharapkan berperan sebagai regulator sekaligus pengawas.
PKN juga meminta pemerintah membantu sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai, serta memperbaiki dan menstandarkan fasilitas yang sudah tersedia.
Selain itu, pelaksanaan program dinilai perlu memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, terluar, daerah terpencil, dan kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.
PKN bahkan mengusulkan moratorium pelaksanaan MBG apabila pemerintah belum mampu menjamin tata kelola yang efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Moratorium tersebut, menurut usulan partai, diperlukan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Jangan sampai atas nama gizi anak, anggaran negara justru menjadi sumber keuntungan segelintir pihak. Jangan sampai program yang dibangun untuk rakyat malah kehilangan orientasi kerakyatannya,” demikian pernyataan PKN.
