Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meninjau langsung penanganan sungai pascabanjir bandang di kawasan Muaro Panjalinan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi dan Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeni Isa.
Dalam kunjungan tersebut, Andre memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) infrastruktur sumber daya air terus berjalan, menyusul banjir berulang yang melanda Sumatera Barat.
Andre menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo atas dukungan anggaran dan percepatan penanganan dampak bencana di Sumatera Barat. Menurutnya, komitmen pemerintah pusat harus diwujudkan melalui pekerjaan nyata di lapangan agar infrastruktur yang rusak dapat dipulihkan dan masyarakat memperoleh perlindungan lebih baik dari ancaman banjir.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PU Dody Hanggodo. Pemerintah pusat menunjukkan komitmen untuk membangun kembali Sumatera Barat setelah bencana. Kita melihat langsung alat berat sudah bekerja dan pekerjaan permanen mulai dilaksanakan. Ini yang kita dorong, agar penanganan tidak berhenti pada tanggap darurat, tetapi berlanjut sampai rekonstruksi,” kata Andre yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Andre menjelaskan, percepatan pekerjaan permanen tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana tidak berlarut-larut. Ia mengapresiasi jajaran BWS Sumatera V, kontraktor pelaksana, serta balai teknis lainnya yang bekerja menyiapkan dan melaksanakan program pemulihan.
“Persiapan pekerjaan seperti ini membutuhkan kajian teknis, desain, dan analisis lingkungan. Namun, kita mendorong agar proses tersebut dipercepat tanpa mengabaikan aspek teknis. Apalagi, banjir kembali terjadi dan masyarakat membutuhkan penanganan yang memberikan perlindungan jangka panjang,” ujarnya.
Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan bahwa alokasi anggaran penanganan sumber daya air pascabencana di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp4,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp380 miliar dialokasikan untuk penanganan tanggap darurat, sedangkan sekitar Rp3,8 triliun disiapkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Khusus Kota Padang, alokasi rehab-rekon yang dipaparkan mencapai sekitar Rp782 miliar. Pekerjaan mencakup penanganan Batang Kuranji dan Batang Air Dingin, termasuk kawasan Gunung Nago dan Koto Tuo.
Menurut Reski, paket pekerjaan tersebut dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian banjir dan sedimen. Rencana penanganannya meliputi pembangunan dua bendungan, tiga cek dam, normalisasi sungai, pembangunan tanggul, serta pekerjaan terkait penyediaan air baku.
“Untuk Kota Padang, penanganan difokuskan pada dua sungai utama, yakni Batang Kuranji dan Batang Air Dingin, dengan pekerjaan yang tersebar di sejumlah titik. Kita juga menyiapkan bangunan pengendali sedimen di bagian hulu agar material tidak terus terbawa ke hilir ketika terjadi hujan deras,” jelas Reski.
Ia menambahkan, penanganan permanen yang semula ditargetkan mulai pada November dapat dimulai pada Oktober 2026. Percepatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kejadian banjir berulang di Kota Padang.
Secara keseluruhan, pekerjaan penanganan pascabencana yang dilaksanakan BWS Sumatera V mencakup 43 sungai di sejumlah kabupaten dan kota. Berdasarkan paparan Reski, progres perkuatan tebing dan penanganan tanggul berada di kisaran 75 persen, sedangkan normalisasi sungai telah mencapai sekitar 87 persen.
Di Kabupaten Padang Pariaman, anggaran rehab-rekon yang dipaparkan mencapai sekitar Rp1,33 triliun. Penanganan mencakup Batang Anai, Batang Tapakis, Batang Ulakan, dan Batang Mangor, dengan pekerjaan berupa pembangunan bendungan, tujuh cek dam, normalisasi sungai, dan tanggul.
Sementara itu, Kabupaten Solok mendapatkan alokasi sekitar Rp392 miliar untuk penanganan Batang Lembang, Batang Gawan, serta sejumlah sungai di kawasan Saniang Baka. Di Kabupaten Agam, anggaran yang dipaparkan mencapai sekitar Rp278 miliar, termasuk penanganan Batang Malalak dan pembangunan delapan cek dam.
Untuk Kabupaten Tanah Datar, program mencakup penanganan Batang Sinamar, pengendalian lahar dan sedimen Gunung Marapi, serta pembangunan bendungan, sabo dam, cek dam, dan normalisasi sungai. Di Kota Padang Panjang, penanganan pengendalian sedimen dan pembangunan satu cek dam direncanakan dengan anggaran sekitar Rp50 miliar. Adapun di Kabupaten Pesisir Selatan, dialokasikan sekitar Rp25 miliar untuk pekerjaan yang dipaparkan BWS Sumatera V.
Reski menegaskan, pekerjaan permanen memerlukan persiapan matang karena penanganan sungai tidak dapat dilakukan hanya pada satu titik. Perencanaan harus memperhitungkan kondisi alur sungai, pergerakan sedimen, kebutuhan bangunan pengendali di bagian hulu, serta dampaknya terhadap kawasan di bagian hilir.
Andre menegaskan akan terus mengawal koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi teknis agar program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin anggaran yang sudah disiapkan pemerintah benar-benar terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PU Dody Hanggodo, dan seluruh jajaran yang bekerja di lapangan. Kita berharap rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat memperkuat perlindungan masyarakat Sumatera Barat dari ancaman bencana berikutnya,” tutup Andre.
