Jakarta: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dampaknya meluas hingga terasa ke negara tetangga. Malaysia dan Singapura bahkan sempat melayangkan protes akibat kabut asap yang melintasi perbatasan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mendesak pemerintah untuk membuka data perusahaan-perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, langkah tersebut bisa meminimalisir konflik antarnegara yang terjadi saat karhutla.
"Agar jangan saling menuding. Bagaimanapun, Indonesia juga punya kedaulatan hukum. Sekarang bagaimana caranya supaya akuntabilitas dari perusahaan-perusahaan yang ada itu dibuka dari negara mana dia? Tinggal dibuktikan," ujar Arif, dalam program Cover Both Sides Metro TV, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, insiden karhutla terkait erat dengan investasi. Investasi tersebut tidak hanya dalam negeri saja, tapi juga pihak-pihak luar negeri.
Arif mencontohkan, Singapura dan Malaysia yang sempat menyudutkan Indonesia atas insiden karhutla juga punya investasi kelapa sawit di Indonesia. Menurutnya, daripada saling menuding, lebih baik negara-negara tersebut berkolaborasi untuk penanganan.
"Ini juga harus ada tanggung jawab penuh dari para pihak, bagaimana cara penanganannya bukan saling menghujat atau saling menuding," katanya.
Ia menilai, keterlibatan korporasi dapat terlacak dari titik panas atau hot spot yang selalu sama di tiap insiden karhutla. Menurutnya, penggunaan teknologi seperti satelit dapat mendukung pelacakan tersebut.
"Dari mana titik panasnya? Dari perusahaan apa? Dan ini kan kejadian berulang-ulang kali, bahkan adanya di spot yang tidak dari mana-mana. Ya, di situ-situ aja," katanya.
Hukum Perusahaan Terlibat Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mendesak pemerintah untuk membuka data perusahaan-perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, langkah tersebut bisa meminimalisir konflik antarnegara yang terjadi saat karhutla.
"Agar jangan saling menuding. Bagaimanapun, Indonesia juga punya kedaulatan hukum. Sekarang bagaimana caranya supaya akuntabilitas dari perusahaan-perusahaan yang ada itu dibuka dari negara mana dia? Tinggal dibuktikan," ujar Arif, dalam program Cover Both Sides Metro TV, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, insiden karhutla terkait erat dengan investasi. Investasi tersebut tidak hanya dalam negeri saja, tapi juga pihak-pihak luar negeri.
Arif mencontohkan, Singapura dan Malaysia yang sempat menyudutkan Indonesia atas insiden karhutla juga punya investasi kelapa sawit di Indonesia. Menurutnya, daripada saling menuding, lebih baik negara-negara tersebut berkolaborasi untuk penanganan.
"Ini juga harus ada tanggung jawab penuh dari para pihak, bagaimana cara penanganannya bukan saling menghujat atau saling menuding," katanya.
Ia menilai, keterlibatan korporasi dapat terlacak dari titik panas atau hot spot yang selalu sama di tiap insiden karhutla. Menurutnya, penggunaan teknologi seperti satelit dapat mendukung pelacakan tersebut.
"Dari mana titik panasnya? Dari perusahaan apa? Dan ini kan kejadian berulang-ulang kali, bahkan adanya di spot yang tidak dari mana-mana. Ya, di situ-situ aja," katanya.
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Foto: BNPB.
Pakar Hukum Internasional, Teuku Rezasyah, mendorong pemerintah untuk memiskinkan perusahaan-perusahaan yang terlibat karhutla. Menurutnya, hal tersebut akan memperkuat kedaulatan Indonesia.
"Jadi untuk itu perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas berperilaku jahat, itu harus dimiskinkan," ujar Reza.
Ia menilai, pemerintah perlu mendesak perusahaan-perusahaan asing yang terlibat karhutla. Menurutnya, ada faktor kesengajaan dari pihak korporasi yang berdampak pada kondisi karhutla yang semakin parah.
"Ini berulang-ulang kan. Ini tentunya kan ada faktor kesengajaan," jelasnya.
Reza menjelaskan, untuk mendukung hal tersebut, Indonesia perlu data yang kuat. Menurutnya, kementerian dan lembaga yang berwenang bisa fokus mengidentifikasi titik-titik terjadinya karhutla, bahkan kalau perlu menggunakan data dari NASA. Ia menekankan, hal tersebut penting terlebih adanya kolaborasi dengan Singapura dalam penanganan karhutla. Jangan sampai ketika Singapura memberikan data, Indonesia tidak bisa memverifikasi data tersebut.
"Saya sangat berharap dalam kondisi seperti ini kita benar-benar menggerakkan sumber daya manusia Indonesia dan sumber-sumber teknologi Indonesia untuk menjangkau teknologi yang lebih tinggi tersebut," katanya.
Reza juga menekankan pentingnya pembagian tugas antara Indonesia dan Singapura dalam Satuan Tugas Karhutla. Menurutnya, perlu juga ada semacam koordinator untuk memfokuskan tugas-tugas satgas tersebut.
"Jadi jangan hanya sekedar tanda tangan, tapi juga harus ada working group-nya siapa. Untuk itu saya pikir Pemerintah Indonesia harus mencari lembaga dan pejabat mana yang pas untuk itu," ucapnya.
Satgas Karhutla "Jadi untuk itu perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas berperilaku jahat, itu harus dimiskinkan," ujar Reza.
Ia menilai, pemerintah perlu mendesak perusahaan-perusahaan asing yang terlibat karhutla. Menurutnya, ada faktor kesengajaan dari pihak korporasi yang berdampak pada kondisi karhutla yang semakin parah.
"Ini berulang-ulang kan. Ini tentunya kan ada faktor kesengajaan," jelasnya.
Reza menjelaskan, untuk mendukung hal tersebut, Indonesia perlu data yang kuat. Menurutnya, kementerian dan lembaga yang berwenang bisa fokus mengidentifikasi titik-titik terjadinya karhutla, bahkan kalau perlu menggunakan data dari NASA.
Baca Juga :
Indonesia Tak Goyah Digertak Negara Tetangga"Saya sangat berharap dalam kondisi seperti ini kita benar-benar menggerakkan sumber daya manusia Indonesia dan sumber-sumber teknologi Indonesia untuk menjangkau teknologi yang lebih tinggi tersebut," katanya.
Reza juga menekankan pentingnya pembagian tugas antara Indonesia dan Singapura dalam Satuan Tugas Karhutla. Menurutnya, perlu juga ada semacam koordinator untuk memfokuskan tugas-tugas satgas tersebut.
"Jadi jangan hanya sekedar tanda tangan, tapi juga harus ada working group-nya siapa. Untuk itu saya pikir Pemerintah Indonesia harus mencari lembaga dan pejabat mana yang pas untuk itu," ucapnya.
Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Nasional Demokrasi (NasDem), Andina Thresia Narang dalam program Cover Both Sides. Dok. Metro TV
Indonesia dan Singapura resmi membentuk Joint Task Force atau Satuan Tugas Karhutla. Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Nasional Demokrasi (NasDem), Andina Thresia Narang, mengapresiasi adanya satgas tersebut.
"Menurut saya kita harus apresiasi untuk Pemerintah Singapura yang datang melalui Menteri Luar Negeri (Menlu)-nya untuk hadir," ujar Andina.
Ia menjelaskan, satgas tersebut tidak hanya terkait pertukaran data dan informasi saja. Langkah mitigasi di tahun-tahun mendatang juga menjadi fokus dari satgas tersebut.
"Sehingga di tahun-tahun ke depannya tidak terjadi lagi karhutla dan kita sudah punya langkah-langkah preventif," jelasnya.
Andina juga berharap satgas tersebut memberikan aksi nyata. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari satgas tersebut.
Ia menilai, kondisi masyarakat terdampak masih butuh perhatian. Tidak hanya di Indonesia, tapi negara-negara lain juga merasakan dampak tersebut.
"Seluruh masyarakat membutuhkan oksigen yang baik, udara yang baik. Bukan hanya di Indonesia, semua warga negara yang ada di dunia ini," katanya.
