Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono mengapresiasi kerja keras Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dalam memulihkan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Setelah sekitar 11 bulan proses pemulihan berjalan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan progres signifikan. Untuk kegiatan pemulihan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran (TA) 2026, realisasi progresnya telah mencapai kisaran 96–98 persen.
Capaian tersebut mencerminkan kemajuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah memperoleh alokasi anggaran pada 2026. Sementara itu, proses pemulihan Sumatera secara keseluruhan masih terus berlangsung, termasuk penyelesaian berbagai pekerjaan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan.
Hal itu disampaikan Sugiono saat mengunjungi Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/10/2026). Dalam kunjungannya sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, Sugiono menerima laporan perkembangan pemulihan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR, termasuk berbagai capaian dan kendala yang masih dihadapi.
Sugiono menilai, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan kerja keras dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Upaya tersebut mencakup penerbitan regulasi, dukungan anggaran, serta pemulihan fasilitas dan layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Dan saya kira ini merupakan suatu kerja keras yang luar biasa yang patut diapresiasi di tengah berbagai keadaan, kita pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah bencana,” ujar Sugiono.
Sugiono menegaskan, upaya pemulihan perlu terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh unsur terkait. Menurutnya, percepatan penyelesaian pekerjaan yang masih tersisa menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Selain memastikan percepatan pemulihan berjalan, Sugiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya. Menurutnya, perubahan iklim dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Wilayah di utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan, sedangkan wilayah di selatan khatulistiwa cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal dalam beberapa dekade mendatang.
“Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi juga harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap dan upaya-upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa kita lakukan dengan secepat-cepatnya,” kata Sugiono.
Sugiono menekankan, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak, tetapi juga perlu mempertimbangkan risiko bencana di masa mendatang. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemda, dan seluruh unsur terkait perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pemulihan dapat berjalan beriringan dengan langkah-langkah mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Sementara itu, Tito Karnavian melaporkan bahwa bencana susulan masih menjadi salah satu tantangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Curah hujan tinggi memicu banjir kembali di sejumlah wilayah, antara lain Padang dan Solok di Sumatera Barat, Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta beberapa daerah di Aceh.
Tito menjelaskan, sedimentasi pada sungai-sungai terdampak turut meningkatkan risiko luapan ketika hujan deras terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak. Karena itu, penanganan sungai perlu dipercepat untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Tito menegaskan, percepatan penanganan 137 sungai terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perlu menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan. Untuk itu, ia meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum agar pembersihan dan penanganan sungai dapat segera dipercepat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak dapat berjalan lebih optimal.
