jpnn.com, SORONG - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengapresiasi langkah Polda Papua Barat Daya bersama TNI dan pemerintah daerah dalam pemulihan keamanan berbasis humanity approach.
Hal itu disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10).
BACA JUGA: Kasus Penembakan Penyu Sisik di Raja Ampat, Polda Papua Barat Daya Tetapkan WNA Jadi Tersangka
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Foto: supplied for jpnnKunjungan itu membahas penguatan stabilitas keamanan sekaligus penanganan gangguan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
BACA JUGA: Komjen Fadil Imran Diganti, Brigjen Hengki Haryadi Jabat Kapolda
Dudung menegaskan penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua tidak boleh hanya mengandalkan penindakan tegas.
Pendekatan kemanusiaan dan komunikasi dengan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam memulihkan keamanan.
BACA JUGA: Kontak Tembak dengan TNI di Papua Pegunungan, 2 Anggota KKB Tewas
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Kamis (29/10).
Menurut Dudung, penanganan persoalan keamanan di Papua perlu mengedepankan hati nurani, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Pendekatan tersebut diharapkan membuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Dudung mengatakan kunjungannya ke Tanah Papua juga bertujuan memastikan program prioritas, program unggulan, dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.
Dia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pemulihan keamanan tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Situasi yang kondusif dibutuhkan agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah yang menghadapi gangguan keamanan.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Hengki Haryadi mengatakan upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata.
Kolaborasi pemerintah daerah, TNI, BIN, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan keamanan.
Menurut Hengki, dukungan tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), jajaran Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI lainnya, serta para pemuka dan tokoh masyarakat di Papua Barat Daya.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Dia menegaskan koordinasi antarlembaga diperlukan agar penanganan gangguan keamanan berjalan selaras dan tidak terpecah-pecah.
Pemerintah daerah dan aparat, kata dia, perlu menyatukan langkah untuk menciptakan situasi yang aman sekaligus mendukung percepatan pembangunan.
“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Hengki mengatakan prinsip tersebut sejalan dengan arahan Presiden bahwa keamanan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, setiap unsur terkait harus bekerja bersama, terkoordinasi, dan tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujar Hengki.
Di sisi lain, Hengki menegaskan personel Polri tetap harus menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.
Menurut dia, pengabdian aparat negara harus berlandaskan loyalitas kepada bangsa dan negara.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Dia menambahkan, keberadaan Polri harus tetap dekat dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan mendukung terciptanya situasi yang kondusif.
“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” tegas Hengki.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah penanganan yang telah dilakukan.
Polda Papua Barat Daya mengedepankan pendekatan soft approach, yakni komunikasi dan upaya persuasif, serta humanity approach atau pendekatan kemanusiaan dalam mendukung pemulihan keamanan.
Rapat tersebut juga diisi paparan Kabinda Papua Barat Daya dan Danrem 181/Praja Vira Tama Sorong sesuai bidang tugas masing-masing.
Koordinasi melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, upaya pemulihan keamanan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Papua Barat Daya.
Sebelumnya, Menko Polkam sendiri mendapatkan paparan secara lengkap dari Komandan Resor Militer 181/Praja Vira Tama Brigadir Jenderal TNI Slamet Riadi beserta Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya yang menerangkan kondisi keamanan secara langsung Papua Barat Daya saat ini yang kondusif. (ris/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko Polkam Ancam Tindak Perusahaan yang Lalai Tangani Karhutla di Sumsel
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
