Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa target swasembada garam nasional pada 2027 tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga kemampuan menghasilkan garam berkualitas tinggi sesuai kebutuhan industri dalam negeri.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perbedaan standar kualitas antara garam rakyat dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono saat diwawancarai di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
"Banyak rakyat yang melakukan budidaya atau bertani garam di beberapa daerah. Namun demikian kan kualitasnya itu sporadis tidak bisa standar, sementara kalau industri butuh garam dengan spesifikasi lebih tinggi," kata Trenggono.
Kebutuhan Garam Nasional Capai 5 Juta Ton per TahunTrenggono mengungkapkan bahwa kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 4,5 juta hingga 5 juta ton setiap tahun.
Sementara itu, produksi garam dalam negeri rata-rata masih berada pada kisaran 1 juta hingga 2 juta ton per tahun.
Kesenjangan tersebut menyebabkan Indonesia masih mengimpor sekitar 2,5 juta hingga 3 juta ton garam setiap tahun.
Sebagian besar kebutuhan impor tersebut berkaitan dengan permintaan sektor industri yang memerlukan garam dengan spesifikasi kemurnian lebih tinggi.
Menurut Trenggono, peningkatan kapasitas produksi nasional harus berjalan beriringan dengan perbaikan mutu garam.
Tanpa peningkatan kualitas, tambahan produksi garam dalam negeri belum tentu dapat menggantikan kebutuhan garam impor untuk industri.
Garam Rakyat Berkadar NaCl 94 Persen, Industri Butuh Minimal 97 PersenPerbedaan kadar natrium klorida (NaCl) menjadi salah satu persoalan dalam pemenuhan kebutuhan garam industri.
Sebagian besar garam yang diproduksi petambak rakyat memiliki kadar NaCl sekitar 94 persen.
Sementara itu, sejumlah sektor industri membutuhkan garam dengan tingkat kemurnian minimal 97 persen.
Perbedaan standar tersebut membuat garam rakyat belum sepenuhnya dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan industri.
Trenggono menilai perbaikan teknologi produksi menjadi salah satu langkah penting agar kualitas garam nasional dapat lebih seragam.
Peningkatan mutu juga diperlukan untuk memperluas pemanfaatan garam produksi dalam negeri di berbagai sektor industri.
KKP Bangun Sentra Industri Garam Nasional di Rote NdaoUntuk meningkatkan produksi dan kualitas, KKP mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Kawasan tersebut dirancang dengan dukungan teknologi produksi untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi secara lebih terukur.
Produktivitas kawasan K-SIGN diproyeksikan mencapai 200 ton garam per hektare setiap tahun.
Pengembangan kawasan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat pasokan garam nasional.
Trenggono mengatakan hasil uji coba produksi di kawasan tersebut menunjukkan kualitas garam yang mampu memenuhi standar kebutuhan industri.
Garam hasil uji coba disebut telah mencapai kadar NaCl minimal 97 persen.
"Dari uji coba yang kita lakukan itu kualitas garamnya sama dengan garam yang ada di Australia," kata Trenggono.
Hasil tersebut menjadi dasar pengembangan produksi garam dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi di kawasan K-SIGN.
Pembangunan K-SIGN Dilakukan dalam Dua TahapPembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao dilakukan secara bertahap.
Tahap pertama mencakup lahan seluas 616 hektare yang telah selesai dibangun dan disiapkan memasuki fase produksi.
Sementara itu, tahap kedua seluas 751 hektare masih berada dalam proses pengembangan.
Secara keseluruhan, dua tahap pembangunan tersebut mencakup lahan seluas 1.367 hektare.
KKP berharap pengembangan kawasan tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperbaiki kualitas garam nasional.
Pemerintah menargetkan hasil produksi dari kawasan industri garam tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sektor industri yang selama ini masih bergantung pada pasokan impor.
Melalui peningkatan volume dan kualitas produksi, KKP berupaya memperkuat kesiapan Indonesia mencapai target swasembada garam pada 2027.
