Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pencopotan enam pejabat merupakan bentuk tanggung jawab moral, profesionalisme, serta menjaga objektivitas selama proses investigasi dugaan penyelewengan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berlangsung.
Rizal menegaskan penonaktifan pejabat bukan karena telah terbukti melakukan tindak pidana, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan atas pelaksanaan tugas di wilayah yang menjadi kewenangan saat terjadi temuan kasus.
"Orang Bulog itu dicopot bukan karena sudah terbukti melakukan tindakan pidana, belum. Tapi ini sebagai rasa tanggung jawab moral, ya, tanggung jawab moral seorang atasan, seorang komandan dan pejabat-pejabat yang membidangi," kata Rizal di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, setiap atasan memiliki tanggung jawab moral ketika terjadi persoalan pada wilayah kerja yang dipimpinnya, meskipun keterlibatan langsung pejabat bersangkutan belum dapat dipastikan melalui proses pemeriksaan.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti pimpinan wilayah keamanan yang tetap bertanggung jawab ketika terjadi gangguan besar, meski belum tentu menjadi pelaku ataupun terlibat langsung dalam peristiwa.
Selain tanggung jawab moral, penonaktifan sementara menjadi bagian dari profesionalisme Bulog agar proses investigasi berjalan objektif tanpa adanya potensi intervensi dari pejabat yang masih menjabat.
Rizal menjelaskan pejabat yang masih menduduki jabatan berpotensi mempengaruhi proses investigasi, sehingga penonaktifan dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga independensi pemeriksaan yang sedang berlangsung saat ini.
Baca juga: Polda bongkar praktik pengoplosan dan pengemasan ulang beras subsidi
Baca juga: Dirut Bulog ungkap alur oknum RPK pesan beras SPHP lalu dioplos
Ia menegaskan kebijakan tersebut diterapkan tanpa menyimpulkan adanya keterlibatan pejabat, karena seluruh proses hukum dan investigasi masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku di instansi berwenang.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan pejabat tidak terlibat maupun tidak bekerja sama dengan pelaku, Bulog akan mengembalikan seluruh hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Rizal mengatakan pejabat yang dinyatakan tidak terlibat akan ditempatkan kembali pada jabatan setara, meski tidak harus menduduki posisi yang sama seperti sebelum dinonaktifkan sementara.
Menurutnya, posisi yang ditinggalkan tetap harus segera diisi agar operasional Bulog berjalan normal tanpa menunggu selesainya seluruh tahapan investigasi yang membutuhkan waktu dan pendalaman lebih lanjut.
Ia menegaskan langkah administratif tersebut juga bertujuan menghindari munculnya anggapan bahwa Bulog membiarkan pejabat tetap bertugas ketika proses investigasi masih berlangsung terhadap dugaan penyimpangan penyaluran SPHP.
Rizal menambahkan kebijakan itu diharapkan mendorong seluruh jajaran Bulog meningkatkan pengawasan lapangan, termasuk pemeriksaan rutin terhadap Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai mitra resmi penyaluran beras SPHP pemerintah.
Ia mengakui pengawasan terhadap RPK merupakan kewajiban Bulog, mulai dari proses verifikasi, pemeriksaan fisik, hingga pemantauan kegiatan penjualan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rizal berharap langkah penonaktifan pejabat, penguatan pengawasan, dan investigasi menyeluruh mampu memperkuat tata kelola penyaluran beras SPHP sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penugasan pemerintah melalui Bulog.
Adapun Perum Bulog menonaktifkan enam pegawai di lingkungan Kanwil DKI Jakarta dan Banten sebagai bagian dari penanganan internal dan pemeriksaan lebih lanjut.
"Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat Direksi (Bulog), kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau (Kepala Bapanas sekaligus Mentan). Ini merupakan tanggung jawab responsibility kami," tambah Rizal.
Baca juga: Bulog bentuk satgas khusus perketat pengawasan penyaluran beras SPHP
Baca juga: Amran copot pejabat Bapanas-Bulog buntut penyelewengan beras SPHP
Rizal menegaskan penonaktifan pejabat bukan karena telah terbukti melakukan tindak pidana, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan atas pelaksanaan tugas di wilayah yang menjadi kewenangan saat terjadi temuan kasus.
"Orang Bulog itu dicopot bukan karena sudah terbukti melakukan tindakan pidana, belum. Tapi ini sebagai rasa tanggung jawab moral, ya, tanggung jawab moral seorang atasan, seorang komandan dan pejabat-pejabat yang membidangi," kata Rizal di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, setiap atasan memiliki tanggung jawab moral ketika terjadi persoalan pada wilayah kerja yang dipimpinnya, meskipun keterlibatan langsung pejabat bersangkutan belum dapat dipastikan melalui proses pemeriksaan.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti pimpinan wilayah keamanan yang tetap bertanggung jawab ketika terjadi gangguan besar, meski belum tentu menjadi pelaku ataupun terlibat langsung dalam peristiwa.
Selain tanggung jawab moral, penonaktifan sementara menjadi bagian dari profesionalisme Bulog agar proses investigasi berjalan objektif tanpa adanya potensi intervensi dari pejabat yang masih menjabat.
Rizal menjelaskan pejabat yang masih menduduki jabatan berpotensi mempengaruhi proses investigasi, sehingga penonaktifan dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga independensi pemeriksaan yang sedang berlangsung saat ini.
Baca juga: Polda bongkar praktik pengoplosan dan pengemasan ulang beras subsidi
Baca juga: Dirut Bulog ungkap alur oknum RPK pesan beras SPHP lalu dioplos
Ia menegaskan kebijakan tersebut diterapkan tanpa menyimpulkan adanya keterlibatan pejabat, karena seluruh proses hukum dan investigasi masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku di instansi berwenang.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan pejabat tidak terlibat maupun tidak bekerja sama dengan pelaku, Bulog akan mengembalikan seluruh hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Rizal mengatakan pejabat yang dinyatakan tidak terlibat akan ditempatkan kembali pada jabatan setara, meski tidak harus menduduki posisi yang sama seperti sebelum dinonaktifkan sementara.
Menurutnya, posisi yang ditinggalkan tetap harus segera diisi agar operasional Bulog berjalan normal tanpa menunggu selesainya seluruh tahapan investigasi yang membutuhkan waktu dan pendalaman lebih lanjut.
Ia menegaskan langkah administratif tersebut juga bertujuan menghindari munculnya anggapan bahwa Bulog membiarkan pejabat tetap bertugas ketika proses investigasi masih berlangsung terhadap dugaan penyimpangan penyaluran SPHP.
Rizal menambahkan kebijakan itu diharapkan mendorong seluruh jajaran Bulog meningkatkan pengawasan lapangan, termasuk pemeriksaan rutin terhadap Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai mitra resmi penyaluran beras SPHP pemerintah.
Ia mengakui pengawasan terhadap RPK merupakan kewajiban Bulog, mulai dari proses verifikasi, pemeriksaan fisik, hingga pemantauan kegiatan penjualan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rizal berharap langkah penonaktifan pejabat, penguatan pengawasan, dan investigasi menyeluruh mampu memperkuat tata kelola penyaluran beras SPHP sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penugasan pemerintah melalui Bulog.
Adapun Perum Bulog menonaktifkan enam pegawai di lingkungan Kanwil DKI Jakarta dan Banten sebagai bagian dari penanganan internal dan pemeriksaan lebih lanjut.
"Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat Direksi (Bulog), kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau (Kepala Bapanas sekaligus Mentan). Ini merupakan tanggung jawab responsibility kami," tambah Rizal.
Baca juga: Bulog bentuk satgas khusus perketat pengawasan penyaluran beras SPHP
Baca juga: Amran copot pejabat Bapanas-Bulog buntut penyelewengan beras SPHP
